FOKUS JATENG-BOYOLALI-Pemkab Boyolali menargetkan peningkatan pendapatan pada APBD 2018 mencapai Rp 80 miliar dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2017, APBD mencapai Rp 2,11 triliun. Lantas tahun 2018 ini ditarget bisa tembus Rp 2,19 triliun.
Target peningkatan pendapatan ini sudah melalui perhitungan matang. Seperti dana perimbangan sebesar Rp 1,45 triliun. Bagi hasil pajak atau bukan pajak naik Rp 1,5 miliar, dari tahun lalu sebesar Rp 45,6 miliar menjadi Rp 47,1 miliar.
Kemudian Dana Alokasi khusus (DAK) dari Rp 321,76 miliar menjadi Rp 389,151 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) justru penurunan, dari Rp 1,032 turun menjadi Rp 1,014 miliar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Boyolali juga ditarget meningkat dari Rp 260,59 miliar, menjadi Rp 290,48 miliar. Dengan rincian, Pendapatan pajak daerah Rp 90,55 miliar, Retribusi Rp 14,9 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 11,396 serta pendapatan lain yang sah Rp 173,5 miliar.
“Pos pendapatan dari sumber lain yang sah turun. Tapi tak terlalu banyak, hanya sekitar Rp 500 juta,” papar Kepala Bidang (Kabid) Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Boyolali Fara Soraya Devianti, kepada wartawan Selasa 9 Januari 2018.
Pendapatan daerah yang sah turun paling banyak adalah di bantuan keuangan dari Provinsi. Bantuan yang semula sebesar Rp 56,139 miliar, tahun ini turun menjadi Rp 34,857 miliar. Begitu juga dengan dana penyesuaian dan otonomi khusus dari Rp 261,992 menjadi Rp 216,453 miliar.
“ Dana bagi hasil pajak dari provinsi masih sama, Rp 120,556 miliar,” ujar Farah. Sedangkan dana hibah naik signifikan. Dari Rp 11,168 miliar pada tahun 2017, menjadi Rp 77,103 miliar.
Farah juga membeberkan belanja daerah yang mencapai Rp 2,242 triliun. Belanja daerah yang naik hanya pada belanja tak langsung. Belanja tak langsung yang terdiri dari belanja Modal, Barang dan jasa serta belanja pegawai itu mencapai Rp 904,9 miliar. Naik Rp 100 milar dari tahun sebelumnya Rp 804,9 milar.
“ Belanja tidak langsung tetap sama dari tahun sebelumnya. Yakni 1,337 triliun,” papar dia.
Dari nilai pendapatan dan belanja itu, terjadi defisit anggaran Rp 52,261 miliar. Defisit tersebut akan dapat ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2017. Selain itu, juga akan ditutup dengan penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.