FOKUS JATENG – KARANGANYAR – Dana APBD yang akan dihibahkan ke KPUD Karanganyar masih jauh dari usulan, yakni Rp 20-an miliar. Hal ini diungkapkan Komisioner KPUD Karanganyar Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Budi Sukramto, Senin 1 Agustus 2017.
Terkait alokasi tahap I, ia menyebut jumlahnya hanya cukup membiayai 10 persen dari total kegiatan KPUD. Ia berspekulasi anggaran tersebut harus juga membiayai kegiatan di awal 2018. Sebab, alokasi tahap II dari APBD 2018 dipastikan tidak bisa langsung dicairkan pada Januari.
”Setahu saya, pencairan anggaran tahunan biasanya diawali pada Maret atau April. Apa bisa langsung Januari cair? Kita belum tahu bagaimana nanti pembiayaan KPUD di awal 2018. Cukup nggak cukup memang harus cukup,” katanya.
Usulan dana hibah KPUD Rp 20-an miliar bukan tanpa alasan logis. Selain mengasumsikan enam calon atau pasangan calon kepala daerah meramaikan pesta demokrasi, kebutuhan pilkada yang diselenggarakan KPUD sudah disesuaikan indeks nasional dan daerah. ”Untuk tahun ini saja, perhitungannya ketemu Rp 2,344 miliar. Sedangkan totalnya Rp 20-an miliar,” papar dia.
Ia memahami kemampuan APBD terbatas, sehingga pemkab hanya mampu menyuplai Rp 17 miliar. Sedangkan kemungkinan kekurangannya ditopang APBD provinsi akan dicermati.
”Pemprov Jateng memiliki dana Rp 900 miliar untuk Pilgub. Namun belum di-break down ke kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pastinya, honor badan penyelenggara pemilu dibiayai itu. Sedangkan untuk pembentukan PPK dan PPS dibiayai APBD kabupaten. Dengan penyelenggaraan pilgub dan pilbup serentak, anggarannya bisa lebih hemat,” ujarnya.