FOKUS JATENG — KLATEN — Sebanyak 250 orang dari berbagai elemen masyarakat mendeklarasikan menolak paham radikalisme dan terorisme yang berkembang di wilayah Kabupaten Klaten. Deklarasi dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Klaten, Hartoyo, Plt Bupati Klaten Sri Mulyani, Jajaran Muspida, Asisten Administasi Sekda Sri Winoto, Staf Ahli Bupati Bidang Sumberdaya Manusia (SDM) Rony Ruminto.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Wahyudi Martono mengatakan, masalah pokok menyamakan persepsi dalam rangka optimalisasi penanganan masalah konflik sosial.
“Kami menyatukan persepsi antar organisasi masyarakat(ormas) dalam menghindari konflik sosial serta radikalisme,” ujarnya, Rabu (30/8/2017) di GOR Gelarsena Klaten.
Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan, Klaten memiliki masyarakat yang majemuk dari sisi agama, ideologi politik, organisasi kemasyarakatan, golongan ras maupun etnik. Sehingga kondisi ini mempunyai dua potensi baik sebagai perekat antar komunitas masyarakat tapi juga bisa menimbulkan potensi konflik sebagai dampak adanya perbedaan.
‘’Untuk menyikapi hal tersebut diperlukan sikap saling menghormati agar tercipta kerukunan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, kerukunan ketentraman merupakan bagian penting sekaligus penentu keberhasilan pembangunan,” katanya.
Menurutnya, penyelenggaraan sarasehan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai potensi dan cara menanggulangi konflik sosial. Sehingga forum ini dirasa sangat strategis guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, aman, tertip serasi dan selaras.
‘’Upaya menjaga kerukunan, ketertiban dan keamanan dilakukan cepat dan damai, sekaligus pencegahan secara persuasif dalam menyeleseikan permaslahan masyarakat berpotensi menimbukan konflik sosial dan tindak kekerasan,” tandasnya.