FOKUS JATENG – BOYOLALI – Menjawab tantangan nasional dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perizinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) segera terapkan Sistem Informasi Pelayan Perizinan (SIPP) berbasis tracking system.
Aplikasi tersebut merupakan pengembangan aplikasi yang telah diterapkan yang bertujuan meningkatkan standar pelayanan perizinan yang efisien, mudah dan terintegrasi. Hal demikian disampaikan Kepala DPMPTSP Boyolali, El Rusdijanti dalam sosialisasi SIPP di aula kantornya, Senin 11 September 2017.
”SIPP berbasis tracking system untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan yang lebih mudah dan ada kepastian waktu dan biaya,” terangnya.
Dalam teknis pelaksanaannya, lanjut Rusdijanti, semua pemohon perizinan hanya datang di DPMPTSP dan tidak perlu datang ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam mencari rekomendasi. Saat ini pihaknya telah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) SIPP berbasis tracking system ini akan diujicobakan pada Oktober 2017 dan efektif terhitung pada 1 Januari 2018.
”Manfaatnya adanya kepastian proses dan waktu pelayanan perizinan lebih singkat dan cepat dan biaya penyelenggaraan lebih efisien,” imbuhnya.
Sistem ini akan menghubungkan antar OPD, untuk itu setiap OPD diminta menyiapkan admin. Admin bertugas untuk menerima berkas permohonan dari front office DPMPTSP yang diteruskan kepada pejabat yang memberikan rekoemndasi pada masing-masing OPD. Dalam prosesnya nanti OPD akan mengeluarkan rekomendasi baik itu diterima, ditolak atau ditunda untuk adanya tidnaklanjut seperti perlu adanya pencermatan ataupun perlu adanya koordinasi dan lain sebagainya.
Sementara Bupati Boyolali, Seno Samodro berharap penyederhanaan dalam pelayanan perizinan telah menjadi tuntutan pelaku usaha. ”Terhadap pelayanan perizinan ini membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel,” terangnya.
Bupati Seno juga meminta OPD untuk segera menjalankan aplikasi ini dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menyiapkan admin yang bertugas.
”Dari situ waktu dan biaya terukur. Untuk itu hilangkan ego sektoral sehingga pelayanan benar-benar menjadi satu pintu bukan parsial,” tandasnya.