FOKUS JATENG – KLATEN – Sebanyak 150 berbagai unsur mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan (rakorlak) di Gedung DPRD Klaten, Selasa 26 September 2017. Rakorlak ini membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017.
Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setda Klaten Sigit Gatot Budiyanto mengatakan, dari jumlah belanja langsung Rp 687,8 miliar lebih, terdiri 771 program meliputi 2.879 kegiatan. Hingga akhir Agustus 2017, realisasi penyerapan anggaran baru sekitar 24 persen dari target yang ditentukan.
”Sehingga ke depan perlu ada penambahan semangat bekerja dari para pimpinan OPD dan pejabat di bawahnya,” katanya.
Dia mengatakan, berdasarkan data yang ada terdapat sejumlah OPD yang realisasi fisiknya lebih rendah dari taget (Deviasi Fisik Terendah). Yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (-51 %), Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Bagas Waras (-39 %), Kantor Kesbangpol (-35 %), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) (-35 %) dan Dinas Komunikasi dan Informatika ( -34 % ).
”Di samping itu juga terdapat tiga paket lelang yang gagal karena waktu pelaksanaan kurang, yakni Peningkatan Jaringan Irigasi di Jalin pagu anggaran Rp 310 juta, Pembangunan Kantor Inspektorat Pagu anggaran Rp 4 miliar lebih dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Banyumalang pagu anggaran Rp 280 juta,” bebernya.
Pelaksana Tugas (Plt ) Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan, sampai dengan akhir Agustus 2017 realisasi fisik baru mencapai 50 persen dari target 68 persen dengan penyerapan anggaran sebesar 24 persen atau Rp 163,8 miliar lebih. Dibanding tahun sebelumnya diwaktu yang sama mencapai 55 persen dari target 70 persen dengan serapan anggaran 40 persen sebesar Rp 189,865 miliar lebih, capaian kinerja mengalami penurunan dibanding tahun lalu.
”Hal yang demikian perlu menjadi perhatian bersama diantara aparat untuk menumbuhkan semangat kerja mengingat sisa anggaran yang belum terserap masih besar yakni 76 persen. Seluruh perangkat daerah agar dapat bekerja keras dan meningkatkan kerja samanya untuk menyelesaikan kegiatan yang ada mengingat sisa waktu efektif tinggal 2,5 bulan,” katanya.
Lanjut dia, sesuai arahan Mendagri saat apel ASN beberapa waktu lalu, pejabat perlu dievaluasi setiap waktu dan yang tidak dapat mencapai target siap digeser ke posisi yang lain.