FOKUS JATENG-BOYOLALI-Secara bertahap, keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Boyolali berangsur berkurang. Data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015, 53.959 unit rumah di Boyolali dalam ketegori tidak layak huni.
Untuk tahun 2016, sebanyak 1.478 unit terehab. Kemudian peningkatan di tahun 2017 mencapai 3.112 unit. Pemugaran rumah ini sebagai bentuk perhatian pemerintah melalui program peningkatan kualitas dengan pemberian stimulan.
”Rehab ini bersumber dari pendanaan APBN dan APBD provinsi dan kabupaten,” terang Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Boyolali, Hendrarto Setyo Wibowo pada acara penyerahan bantuan sosial peningkatan kualitas RTLH di Pendapa Alit Rumah Dinas Bupati Boyolali, Kamis 19 Oktober 2017.
Rehab 1.478 di tahun 2016 berasal dari APBN sebanyak 458 unit. Kemudian APBD provinsi sebanyak 20 unit dan kabupaten sebanyak 1.000 unit. Sedangkan di tahun 2017, dari APBD kabupaten menganggarkan 1.890 unit rumah, sedangkan sisanya 254 unit dari APBN serta 968 unit dari provinsi.
”Total Rp 18,9 miliar dari APBD kabupaten untuk 1.890 unit. Dengan rincian 1.000 unit melalui Dispermasdes Boyolali, sedangkan 890 oleh DPKP dengan nominal Rp 10 juta per unitnya,” papar Hendrarto.
Untuk alokasi persebaran bantuan dari 3.112 unit tersebut, sumber APBN sebanyak 254 unit. Yakni menyasar di Desa Kembang, Kaligentong, Candi, dan Ngampon (Kecamatan Ampel). Sementara dari dana APBD provinsi 968 unit di Kecamatan Cepogo, Musuk, Sambi, Ngemplak, Klego, Andong, Wonosegoro, dan Juwangi.
”Untuk 890 unit oleh DPKP di enam kecamatan. Yaitu di Boyolali 115 unit, Mojosongo sebanyak 183 unit dan Teras sejumlah 122 unit,” terangnya. Untuk Kecamatan Banyudono sebanyak 211 unit, Sawit sebanyak 122 unit dan kecamatan Ngemplak 137 unit. Adapun 1.000 unit yang diampu Dispermades di 13 kecamatan di Boyolali selain yang dilaksanakan oleh DPKP.
Program pemugaran rumah ini diharapkan memberikan stimulan masyarakat yang kurang mampu dalam merehab rumah tempat tinggalnya agar memenuhi persyaratan baik kesehatan dan keselamatan.
”Untuk tahun 2018, kami telah mengusulkan dalam APBD dapat menyasar 2.000 unit. Kami menjalin komunikasi dengan tingkat provinsi dan pusat untuk masyarakat dan Boyolali yang lebih sejahtera,” tandas dia.