FOKUS JATENG – KARANGANYAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Karanganyar menelurkan ide progresif menciptakan layanaan aduan masyarakat terintegrasi dengan seluruh steakholder. Hal itu setelah kunjungan kerja pelaksanaan Smart City di Pemkot Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ide tersebut bakal diterapkan di wilayah yang ada di lereng Gunung Lawu sisi barat tersebut. Kunjungan kerja Diskominfo Karanganyar ke Kota Mataram ini mengajak awak media selama 3 hari, mulai tanggal 23-25 Oktober 2017. Pengembangan Teknologi Informasi (TI) Pemkot Mataram serta keterbukaan informasi publik menjadi daya tarik Karanganyar melihat lebih dekat sekaligus belajar pengelolaan Smart City yang dilakukan di pulau Lombok tersebut.
”Kami minta informasi fasilitas IT yang bisa dikembangkan di Karanganyar. Apa saja hal-hal yang dapat mendukung sehingga pengelolaan teknologi informasi dapat mendukung Pemerintahan Kabupaten Karanganyar,” papar Kepala Diskominfo Karanganyar kepada awak media yang mengikuti kunjungan kerja, Rabu 25 Oktober 2017.
Prestasi yang telah diperoleh Pemkot Mataram dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik serta kemajuan Smart City patut dicontoh dan dikembangkan di Karanganyar. Sebab, sejuah ini Karanganyar masih terkendala masalah teknis di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daera (SKPD) ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Masalahnya, kita belum terintegrasi dan masih terpotong-potong antar OPD. Sehingga kita menjadi terbangun agar bisa baik seperti di Mataram,” terangnya.
Selain pengelolaan IT dan Smart City, Karanganyar juga melihat potensi alam dan wisata yang ada di Pulau Lombok. “Termasuk juga pengelolaan wisatanya bagaimana. Kami minta saran dan masukannya,” tandas Larmanto.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Mataram Lalu Junaidi menjelaskan, pengelolaan IT dan Smart City pada dasarnya sama dengan kota-kota lainnya. Hanya saja, Kota Mataram mampu menerapkan pengelolaan IT dan Smart City secara terintegrasi hanya dalam waktu satu tahun. “Smart City kami baru 1 tahun, tapi dalam membangun Smart City ini kita tanpa biaya APBD sama sekali,” jelas dia.
Tidak adanya penggunaan dana APBD inilah yang menjadi daya tarik dari pengelolaan Smart City di Mataram, sehingga banyak kabupaten/kota yang ingin melihat lebih dekat. Pengelolaan Smart City yang telah terintegrasi dengan berbagai OPD melalui aplikasi berbasis android juga menambah nilai positif Pemkot Mataram.
”Terutana layanan masyarakat yang terintegrasi, baik penanganan bencana alam, pengelolaan kebersihan dan tata kota, layanan kependudukan serta lainnya bisa diadukan melalui Smart City dan langsung tersampaikan kepada OPD yang berkaitan, sehingga dapat tertangani secara terukur,” tambahnya.
Pengelolaan Smart City ini juga dilengkapi dengan pemasangan CCTV di berbagai sudut kota, baik di pusat-pusat keramaian, lalu lintas, bahkan lokasi pembuangan sampah. Dengan mengandalkan CCTV, Pemkot Mataram bisa melakukan pengawasan serta penataan secara lebih baik.
”Termasuk di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga telah terintegrasi, sehingga jika menemukan makanan kadaliwarsa atau beracur dan ilegal dapat dilaporkan secara langsung. Yang jauh lebih penting adalah pengelolaan IT dan Smart City di Mataram sudah didukung dengan Peraturan Daerah (Perda) nya,” pungkasnya.