FOKUS JATENG – BOYOLALI – Pemkab Boyolali menggandeng Polres Boyolali ikut pengawasan pelaksanaan dana desa (DD). Kerja sama ini ditandai dengan ditekennya MoU antara Pemkab Boyolali dengan Polres Boyolali di Gedung Putih, Kantor Bupati Boyolali, Selasa 31 Oktober 2017.
Wakil Bupati (Wabup) Boyolali M. Said Hidayat mengungkapkan, kerja sama ini dilakukan dalam rangka mengawal dan upaya pencegahan penyimpangan dana desa. Pihaknya berharap, dengan kerja sama ini dapat menjadi energi positif dan memacu para kepala desa untuk terus memperbaiki pengelolaan dana desa.
Sejauh ini pelaksanaan dana desa di wilayah Boyolali sudah berjalan cukup baik. Meski demikian, diakuinya masih perlu dorongan supaya desa lebih baik dalam pelaksanaan dana desa. Meski masih ada 1-2 laporan keterlambatan pelaksanaan dana desa, namun belum ada laporan terkait penyimpangan atau penyelewengan di Boyolali.
Wabup Boyolali M. Said Hidayat dan Kapolres Boyolali AKBP Aries Andhi foto bersama dengan pejabat lain usai penandatanganan MoU pengawasan dana desa di Gedung Putih Kantor Bupati Boyolali, Selasa 31 Oktober 2017. (credit-Yulianto/Fokusjateng.com)
”Untuk penyelewengan sejauh ini belum ada laporan, baru keterlambatan dan itu hanya 1-2 desa saja,” ungkap wabup. Sesuai dengan instruksi Bupati Boyolali Drs. Seno Samodro, desa harus terus melakukan pembenahan-pembenahan dalam pelaksanaan dana desa. Desa diperintahkan untuk membuat perencanaan yang baik untuk mempersiapkan masterplan yang lebih baik.
Pembinaan dilakukan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta kecamatan. Wabup menegaskan, pihaknya terus mendorong percepatan dan perbaikan pelaksanaan dana desa.
”Dorongan melalui komunikasi yang baik, melalui OPD terkait dan camat ke masing-masing kepala desa. Kami juga sudah petakan mana desa yang sudah baik perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Kepala desa yang sudah baik kinerjanya, kami minta untuk menularkan ke lainnya,” papar dia.