FOKUS JATENG – BOYOLALI – Sebanyak 95 orang dilantik menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018, Rabu 1 November 2017. Pelantikan yang berlangsung di Hotel Azima Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, ini dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Boyolali Siswadi Sapto Harjono.
Acara pelantikan dihadiri pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Boyolali. Di antaranya Asisten 1 Setda Boyolali Boni Fasio Bandung dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Boyolali Untung Raharjo. Selain itu juga dihadiri kapolsek dan danramil se-Kabupaten Boyolali.
Komisioner KPUD Boyolali Bidang SDM dan Partisipasi Masyarakat Pargito menjelaskan, PPK yang dilantik ini sudah melalui rekrutmen. Yakni mulai proses seleksi administrasi, tes tertulis, hingga tes wawancara. Sebelum dilantik, mereka juga sudah melalui proses aduan dari masyarakat. ”Ditentukan melalui rapat pleno melalui akses masukan dari masyarakat,” jelasnya di sela pelantikan.
Saat rapat pleno itu juga mempertimbangkan potensi calon PPK secara syarat tidak memenuhi syarat. Misalnya PPK yang dipilih sudah tidak lagi bergabung dengan partai politik selama 5 tahun. Lantas juga melihat latar belakangnya terpidana, anggota TNI/Polri. ”Yang tidak kalah pentingnya kami juga melihat calon PPK ini sudah dua kali periode menjadi PPK. Kalau baru satu periode di tingkatan yang sama masih diperhitungkan terpilih lagi,” jelas dia.
Dikatakan, yang terpilih dan dilantik, secara kualitas sudah memenuhi persyaratan. Usai dilantik, per 1 November 2017, PPK akan bertugas untuk masa delapan bulan sebelum pemilihan plus satu bulan pascapemilihan Pilgub Jateng 2017.
”Latar belakang yang dipilih secara kualitas pernah penyelenggara, tapi belum melanggar batas dua kali. Banyak unsur. Ada yang dari organisasi masyarakat. Profesi guru. Berwiraswata. Banyak dari mereka sudah pernah jadi penyelenggara di level PPS maupun KPPS,” papar Pargito.
Sementara itu, Asisten 1 Setda Boyolali Boni Fasio Bandung menyampaikan sambutan Bupati Boyolali Drs. Seno Samodro. Dalam sambutannya, bupati berpesan agar PPK yang baru saja dilantik tetap bersikap netral. Selain itu, bila masing-masing PPK menemui masalah di tingkat kecamatan langsung koordinasi dengan PPK lain dan KPU.
”Dalam pemecahan masalah di tingkat kecamatan, setiap langkah berpedoman perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Pesan berikutnya, secretariat KPU dalam pelayanannya harus menjunjung semangat profesionalisme di setiap tingkatan. Kemudian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan dukungan kepada KPU dan jajarannya dalam menjalankan tugas. ”Independensi modal utama mengawal demokrasi,” jelas Boni.