FOKUS JATENG – BOYOLALI – Program pemerataan ekonomi merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Program ini mendapat perhatiaan khusus pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Hingga saat ini, pemerintah telah memiliki 2 agenda utama yang menjadi fokus kegiatan dalam rangka menekan angka kemiskinan di wilayah kehutanan. Yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan penciptaan model pelestarian hutan yang efektif dan berkelanjutan. Pada gilirannya meningkatkan sistem perekonomian masyarakat di sekitar hutan.
Presiden Joko Widodo bertemu dengan warga diajak salaman di sela acara program Perhutanan Sosial di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali, Sabtu 4 November 2017.
Sebagai gambaran, saat ini terdapat 25.863 desa yang berada dalam wilayah hutan. Lantas 70 persen di antaranya menggantungkan kehidupan dari sumber daya alam yang tersedia dari hutan.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terus mengebut implementasi pemerataan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Salah satunya melalui program Perhutanan Sosial yang bertujuan memberdayakan masyarakat sekitar hutan, dengan berpedoman pada pemeliharaan hutan yang lestari.
Melalui Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan kesempatan kepada masayarakat untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan sebagai lahan pertanian yang bersifat ekonomis. Untuk mendukung program tersebut, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 4 November 2017.
Pada kesempatan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Direktur Utama Bank BRI Suprajarto. ”Bank BRI sebagai salah satu BUMN, ikut berperan aktif dalam kegiatan tersebut melalui berbagai layanan dan produk-produk perbankan berbasis UMKM,” terang Direktur Utama Bank BRI Suprajarto.