FOKUS JATENG – BOYOLALI – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Boyolali menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan stakeholder selama dua hari Rabu 8 November 2017 hingga Kamis 9 November 2017. Rakor yang digelar di Hotel Grand Kanyon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, ini mengajak peran elemen masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan harapan, pemilu dapat berjalan secara demokratis.
Ketua Panwaslu Kabupaten Boyolali Taryono, SH, menjelaskan, tema yang diangkat dalam rakor ini yakni pengawasan partisipatif. Sehingga sangat dibutuhkan peran masyarakat luas untuk bersama-sama mengawal jalannya pemilu. ”Rakor dengan stakeholder ini untuk menyamakan persepsi bersama masyarakat mendukung pengawasan,” jelasnya, di sela-sela rakor Kamis 9 November 2017.
Dikatakan, tugas pengawasan sebuah pesta demokrasi tidak hanya panwaslu. Namun panwaslu juga butuh back-up dari masyarakat. ”Peran masyarakat sangat kami harapkan dalam pengawasan. Sehingga sesuai harapan bersama bahwa pemilu berjalan demokratis, jurdil, dan menciptakan pemimpin pro rakyat,” tegas dia.
Peserta rakor selama dua hari ini dari stakeholder berbeda. Jika hari pertama Rabu 8 November 2017, panwaslu mengundang dari organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni kepala dinas di lingkungan Pemkab Boyolali dan seluruh camat di Boyolali. ”Hari pertama kami mengundang sekitar 50-an peserta dari OPD,” katanya.
Lantas hari kedua mengundang dari sekolah-sekolah, persatuan guru, LSM, organisasi masyarakat, pondok pesantren (ponpes), dan beberapa organisasi kepemudaan. Panwaslu juga mengundang perwakilan parpol yang lolos verifikasi factual di Boyolali.
”Jadi peserta yang kami undang ini adalah stakeholder. Mereka kami ajak berperan aktif dalam pengawasan. Keterlibatan elemen masyarakat ini yang disebut pengawasan partisipatif. Harapannya peran masyarakat ikut membantu menyosialisasikan pemilu yang baik,” papar dia.
Kegiatan rakor dua hari ini, panwaslu mengundang beberapa pembicara yang berkompeten di bidangnya. Seperti dari akademisi dan sekaligus mantan komisioner KPU Kabupaten Boyolali, yakni Dr. Purwanto, SH, M.Si. Kemudian dari kejaksaan, praktisi. Bahkan dari komisioner panwaslu juga ikut menyampaikan materi tentang pengawasan. Yakni Rubiyanto, S.Sos.I dan Widodo, SE.