FOKUS JATENG-BOYOLALI-Warga Dusun Sambi Gedong, Desa Tawengan, Kecamatan Sambi, Boyolali, menggelar demonstrasi Kamis 18 Januari 2018. Mereka menolak rencana pembangunan pabrik pengolah batu yang ada di wilayah setempat.
Aksi warga itu dilakukan di jalan kampung poros desa yang berada tepat di depan pembangunan proyek tersebut. Meski kondisi jalan berlumpur namun hal itu tak menghalangi semangat warga untuk menyampaikan penolakannya.
Dengan menggunakan pengeras suara, perwakilan warga menyampaikan orasi keberatannya. Aksi berlangsung dengan tertib dengan penjagaan dari aparat Polisi dan TNI. “Kami warga tak butuh pabrik pemecah batu berada disini,” kata Yusuf Ismawan, salah satu warga.
Dia menyatakan menolak keras pembangunan pabrik Pemecah batu untuk mengolah hasil tambang batu yang berada di Desa Glintang, Kecamatan Sambi. Pabrik pengolahan batu tersebut akan menimbulkan sejumlah permasalahan untuk lingkungan sekitar.
Dia juga menyayangkan berkurangnya debit air di sumber mata air yang berada sekitar proyek. Hal itu disebabkan banyak pohon-pohon diatas sumber air yang ditebang lalu diratakan lahannya.
Selain mengakibatkan debit air berkurang, air hujan juga langsung masuk ke sumber yang mengakibatkan air menjadi keruh. “Air di Sumber ini sangat jernih. Dan banyak warga yang mengandalkan sumber air itu untuk kebutuhan sehari-hari,” koarnya.
Dia juga mengancam akan melakukan upaya hukum sampai tingkat tertinggi apabilan proyek pembangunan pabrik tak segera dihentikan. “ Sampai manapun kami akan layani. Dengan alasan apapun warga tidak mau ada pabrik pemecah batu disini,” tegasnya.
Tak berhenti disitu, usai melakukan orasi, warga langsung gotong royong membersihkan kawasan sekitaan sumber mata air. Warga juga melakukan perbaikan sumber dengan melakukan pembuatan talud mengelilingi sumber mata air agar air tak terbuang sia-sia.
Kapolsek Sambi, AKP Bambang Kadarisman yang berada di lokasi ujuk rasa mengatakan aksi berjalan dengan lancar dan tertib. Sebelum aksi ini digelar pihaknya tak henti-hentinya mengimbau kepada masyarakat agar tak terlibat masalah hukum.