FOKUS JATENG – CIREBON – Dianggap mampu mengendalikan inflasi daerah pada tahun 2016, Kabupaten Boyolali meraih penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Berprestasi tingkat Kabupaten/Kota wilayah Jawa.
Apresiasi tersebut menarik perhatian TPID Provinsi Jawa Barat yang mengundang Bupati Boyolali untuk berbagi pengalaman. Seno Samodro didaulat sebagai narasumber dalam acara capacity building TPID se-Jawa Barat yang diselenggarakan di Hotel Luxton Cirebon pada Kamis 25 Januari 2018.
Acara yang dihadiri TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat tersebut mengambil topik succes story program kerja, inovasi, serta sinergi dalam pengendalian inflasi daerah.
“Inflasi yang terkendali merupakan salah satu syarat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil,” terang Seno Samodro.
Boyolali menjadi kabupaten dengan capaian inflasi cukup rendah di tahun 2016, yakni 2,27% (yoy). Presentase tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Tengah maupun nasional. Dijelaskan lebih lanjut olehnya, pembangunan di Boyolali tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Boyolali menerapkan konsep “business friendly” dengan menata iklim investasi yang kondusif, penataan regulasi dan konsep pelayanan “one stop service“.
Beberapa inovasi yang disampaikan Bupati Seno, bahwa di Boyolali telah dikembangkan berbagai program dan inovasi sehingga mampu membantu dalam pengendalian inflasi.
“Sistem informasi KOMODITA yang merupakan sistem aplikasi berbasis android yang menyajikan informasi mengenai stok dan harga pangan secara digital,” imbuhnya.
Hal lain yang diapresiasi para audiens yakni penerapan transaksi non tunai (non cash transaction), perlindungan lahan pertanian dan konsep Boyolali Smart City yang membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Wiwiek Sisto Widayat mengatakan dalam rangka mencapai inflasi lebih rendah dan stabil tidak hanya dilakukan TPI di tingkat pusat tapi juga yang ada di daerah Kabupaten/Kota.
“80 persen sumber inflasi itu ada di daerah,” terangnya.
Wiwiek menambahkan bahwa perlunya menjaga inflasi karena bisa menurunkan daya beli masyarakat. Hal lain yakni akan menghambat investasi dan penurunan kegiatan saving (menyimpan dana/menabung).
“Selain itu juga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan penurunan daya saing”, imbuh Wiwiek.
Dalam rangka tujuan mulia tersebut, Wiwiek berharap TPID di Jawa Barat bisa melakukan kegiatan yang sifatnya kebersamaan atau sinergi dalam mengendalikan inflasi.
Selain Bupati Boyolali, tiga orang narasumber lain juga dihadirkan. Dua orang sebagai anggota Komisi XI DPR RI yakni Kardaya Sarnika dan Amin Santono. Sementara yang lain Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, Budiyanto Eko Purwono.