FOKUS JATENG-BOYOLALI-Banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membikin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sedih dan prihatin. Terakhir, dia mendengar kabar Bupati Subang Jawa Barat Irmas Aryumningsih terjaring OTT tim KPK.
“Sebagai Mendagri, sebagai teman para kepala daerah, ya kami sedih dan prihatin, kenapa masih terus saja (ada kepala daerah yang terjaring OTT KPK),” kata Tjahjo saat ditemui seusai menghadiri seminar nasional Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Jawa Tengah di Gedung Mahesa, Kabupaten Boyolali, pada Rabu 14 Februari 2018.
Kepala daerah dan seluruh pejabat di Indonesia, lanjut dia, harus mau belajar dari berita kasus-kasus korupsi yang disiarkan media. “Media hampir tiap detik menyuarakan, baik di televisi maupun (media) online. Lha kok nggak hati-hati? Padahal area perencanaan anggaran, menyangkut jual beli jabatan, belanja barang dan jasa, itu area rawan korupsi,” tegasnya.
Dikatakan, Presiden Joko Widodo tidak henti-hentinya mengingatkan seluruh aparatur dari tingkat atas sampai di tingkat pemerintahan desa agar tidak main-main dengan korupsi. “Kalau ada orang bilang itu apes (kena OTT KPK), ya nggak apes. Masak dia sebagai pejabat daerah kok nggak tau area rawan korupsi,” kata Tjahjo.
Ihwal langkah apa yang akan diambil Kementerian Dalam Negeri setelah mendengar kabar Bupati Subang Irmas terjerat OTT KPK, Tjahjo belum bisa berkomentar banyak. “Staf kami sudah mengecek ke KPK dan kami menunggu pengumuman resmi KPK berkaitan dengan OTT maupun status yang bersangkutan (Irmas),” kata Tjahjo.
Jika Irmas telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK, Tjahjo berujar, Kementerian Dalam Negeri akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) Bupati Subang. “Sekarang Plt belum disiapkan karena kami masih menunggu pengumuman resmi dari KPK,” katanya.
Jika Irmas tidak ditahan oleh KPK meski statusnya ditetapkan sebagai tersangka, maka Irmas tetap bisa memimpin daerahnya. “Ya seperti Gubernur Jambi itu (Zumi Zola), dia kan tersangka KPK. Jadi kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah, tunggu hasil dari proses di pengadilan,” katanya.