FOKUS JATENG – NASIONAL – Direktur Eksekutif 98 Insitute Sayed Junaidi Rizaldi meminta Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syarifudin menelusuri oknum Kementerian Agama (Kemenag) yang menurunkan passing grade nilai bahasa arab bagi siswa yang akan masuk Al-Azhar Mesir asal Indonesia mulanya 70-80 sehingga turun menjadi 6,5.
Sebelumnya, Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Pedidikan Tinggi Keagamaan Islam, Dirjen Pendidikan Islam (Pendis), Kemenag Agus Sholeh Jum’at (9/3/2018) mengatakan, nilai minimal bahasa arab bagi siswa yang akan ke Al-Azhar Mesir minimal 6,5.
Sayed juga meminta Kemenag megambil alih semua biaya bagi calon mahasiswa baru (camba) Universitas Al-Azhar dari Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan calo alias broker yang selama ini menjanjikan bisa masuk Al-Azhar lewat jalur khusus.
Demikian dikatakan Sayed Junaidi Rizaldi dalam pesan singkatnya kepada wartawan Selasa (13/3/2018) menanggapi soal 122 calon mahasiswa Al-Azhar yang menjadi korban broker. Nilai bahasa arab itu lanjut Sayed, menentukan bagi calon mahasiswa yang akan melanjutkan kuliah di universitas Al-Azhar Mesir.
“Perlu dicari oknum Kemenag atau ikatan alumni yang membuat kebijakan sepihak untuk passing grade yang semestinya diatas 70 s/d 80 menjadi 6,5.itu,” kata Pak Cik sapaan akrab Sayed Junaidi Rizaldi.
Diriya mempertanyakan, apakah selama ini memang ada ketetapan atau keputusan Menteri Agama soal jumlah mahasiswa baru (Maba) yang akan masuk ke Universitas Al-Azhar Mesir setiap tahunnya baik itu biaya mandiri non beasiswa. “Karena jika tidak salah beasiswa dari Al-Azhar hanya 100 orang,” ujarnya.
Sayed mendapat informasi juga tahun 2017 lalu Kemenag meluluskan 1.555 orang yang akan kuliah di Al-Azhar. Namun, faktanya, lanjut dia, jumlah itu belum diterima semuanya oleh Al-Azhar.
“Bagaimana dengan yang saat ini di asrama 900 orang (kini sisa 700 orang). Kemana nantinya mereka akan tinggal ketika mahasiswa baru hasil test Mei 2018 akan tiba di Mesir bulan Oktober -November 2018 mendatang,” ujarnya.
Pihaknya menyarankan agar Kemenag mengambil alih semua biaya siswa yang telah dinyatakan lulus test. Karena, penyelenggaraan test ke Mesir menggunakan dilakukan Kemenag dan menggunakan APBN.
“Seharusnya model pembiayaan yang ditetapkan oleh Kemenang dan lalu dikumpulkan oleh ikatan alumni mestinya dikelola dan disetorkan melalui bank negara. Jadi masuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi terukur dan jelas masuk kas negara uangnya,” kata dia.
Menurutnya, jika pola seperti dilakukan akan mempersempit ruang gerak calo alias broker untuk bermain. “Nah Kemenag sebagai perpanjangan tangan Presiden harus mengkaji berapa harga biaya yang harus dan maksimal dibayar oleh camaba untuk studi ke Mesir. Misalnya saja, dipatok Rp 20 juta (tiket pesawat one way, akomodasi sewa rumah setahun dll),” kata dia.
Diketahui, sebanyak 122 orang calon mahasiswa universitas Al-Azhar saat ini terkatung-katung di Mesir karena belum bisa masuk kuliah di kampus itu. Mereka datang ke Mesir tanpa melaui test dari Kemenag dan menjadi korban ‘broker’ yang bisa mengiming-imingi masuk ke Al-Azhar melalui jalur ‘khusus’.
Kemenag sendiri rencananya akan melakukan test di Cairo, Mesir pada tanggal 19-20 Maret nanti bagi 122 siswa tersebut. Duta Besar (Dubes) Cairo, Mesir Helmy Fauzi mengatakan, 122 calon mahasiswa Al-Azhar tersebut menjadi korban dari rentan waktu 2013-2016. Mereka dipungut biaya Rp 20 juta hingga Rp 25 juta.