FOKUS JATENG-KARANGANYAR-Bawaslu Karanganyar sangat berharap peran serta stakeholder di masyarakat untuk seoptimal mungkin meredam gesekan di daerah rawan konflik. Pembentukan Desa Bawaslu diharapkan mampu meredam gesekan tersebut. Peran serta mereka dalam mengawal Pileg dan Pilpres serentak menentukan keberhasilannya.
Komisioner Bawaslu Karanganyar Divisi Organisasi dan SDM Darsono mengatakan hal itu dalam konferensi pers publikasi laporan kinerja tahapan Pileg dan Pilpres 2019 di kantornya, Jumat 4 Januari 2019.
“Harapannya, pengawasan pemilu memang hadir di tengah masyarakat. Melibatkan perangkat desa, kades, hingga calon legislatif maupun timses-nya. Secara bersama-sama melakukan pengawasan. Minimal malu untuk berbuat salah. Kalau sudah masuk di keanggotaan Desa Bawaslu, masak melanggar?” katanya.
Pihaknya membidik beberapa desa rawan konflik saat pemilu, seperti di Tawangmangu dan Mojogedang. Di dua kecamatan ini, pernah dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa desa. Hal itu disertai konflik antarmassa pendukung.
“Tentunya, pembentukan Desa Bawaslu didasari indeks kerawanan sebelum coblosan. Tiap komisioner memiliki daerah binaan masing-masing. Sedangkan partisipan Desa Bawaslu bersifat sukarela,” katanya lagi.
Para sukarelawan pengawasan pemilu di Desa Bawaslu diharapkan mencegah dan melaporkan praktik politik uang, intimidasi dan sebagainya. Direncanakan, seluruh stakeholder Bawaslu mendeklarasikan pemilu damai pada sebulan jelang coblosan April mendatang.
“Supaya lebih percaya diri, sukarelawan Desa Bawaslu dibuatkan kartu anggota,” katanya.
Ketua Bawaslu Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Nuning Ritwanita mengatakan sebanyak 1.977 pengawas partisipatif dilatih tata cara prosedural sejak September-Desember 2018 lalu. Bintek berjenjang mulai kecamatan sampai tingkat kabupaten.