FOKUS JATENG-BOYOLALI-Krisis air bersih mulai dirasakan sebagian warga di Boyolali. Di wilayah Kecamatan Musuk dan Tamansari, sudah sekitar satu bulan terakhir harus membeli untuk mencukupi kebutuhan air bersih setiap hari.
Mereka membeli air dari truk-truk tangki swasta, yang memang menjual air di musim kemarau. Harganya mulai dari Rp 100 ribu hingga mencapai Rp 250 ribu/tangki dengan kapasitas 6.000 liter. Harga air tersebut bervariasi, tergantung jauh dekatnya lokasi. Semakin jauh, harganya semakin mahal.
“Sampai di Dukuh Jelok (Desa Cluntang, Kecamatan Musuk) harganya Rp 250 ribu,” kata Heri, sopir truk tangki ditemui saat mengisi air di Desa Sruni, Kecamatan Musuk, Boyolali, Jumat (28/6/2019).
Di wilayah Desa Sruni sendiri, harga air antara Truk tangki air bersih memang sudah cukup banyak yang berlalulalang di wilayah lereng Gunung Merapi sisi timur tersebut. Mereka mengambil air dari sumur-sumur bor atau sumur dalam milik warga yang memang menjual air bersih.
Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali, Bambang Sinungharjo, mengatakan sudah menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder yang berkepentingan dalam penanganan kekeringan. Rakor tersebut membahas langkah-langkah untuk penanganan krisis air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Boyolali. Wilayah-wilayah itu sudah langganan terjadi kekurangan air bersih disetiap musim kemarau.
“Peta kekeringan pada prinsipnya sama dengan tahun kemarin. Hanya saat ini tambah dua kecamatan karena ada pemekaran wilayah,” kata Bambang Sinungharjo kepada wartawan.
Ada 55 desa yang tersebar di 8 kecamatan, mengalami krisis air bersih. Yaitu kecamatan Juwangi, Kemusu, Klego, Andong , Karanggede, Wonosamodro, Musuk dan Tamansari.
Bambang Sinungharjo menyatakan, Pemkab Boyolali sudah menyediakan anggaran untuk penanganan krisis air bersih tersebut. Baik di BPBD maupun di Bagian Kesra Setda Boyolali.
“Sedangkan anggaran, di BPBD kita siapkan 338 tangki dan di bagian Kesra sekitar 300 tangi. Itu total sudah 600-an tangki,” jelasnya.
Kemudian juga ada bantuan dari pihak ketiga, swasta maupun badan usaha yang biasanya memberikan sumbangan air bersih kepada masyarakat. Jika ditotal semuanya nanti sekitar 900 hingga 1.000 tangki.
“Insya Allah (jumlah bantuan) ini lebih longgar dari tahun kemarin, nanti kalau kekurangan, nanti evaluasi berjalan. Prinsip Pemda (Boyolali) tetap bertanggungjawab,” tandas dia.
Dari hasil Rakor tersebut, kata Bambang, untuk SK tanggap darurat kekeringan musim kering atau kekurangan air bersih itu dilaksanakan tanggal 1 Juli sampai 30 September 2019. Dalam masa tanggap darurat kekeringan yang dilakukan Pemkab yaitu melakukan droping air bersih. Masyarakat bisa mengajukan bantuan air bersih melalui pemerintah desa, dan diajukan ke camat yang selanjutnya disampaikan ke Pemkab Boyolali.
Diungkapkan Bambang, tahun 2018 lalu, pihaknya menyalurkan hampir 550 tangki yang didanai Pemkab Boyolali melalui BPBD dan Bagian Kesra sertda dari penyumbang atau pihak ketiga.