FOKUSJATENG – KARANGANYAR – Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Masruri mengatakan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi (RB) menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan visi dan misi Boyolali Pro Investasi.
Hal tersebut, lanjut Masruri, akan terfokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Diharapkan, RPJMD akan tertuju pada program inovatif menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan berbagai upaya efisiensi yang mampu menghemat anggaran sebesara Rp 32,463 miliar.
Berbagai program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJMD dilakukan dengan cross cutting dan refocusing program yang mampu menyusutkan dari 2028 kegiatan menjadi 723 kegiatan.
“Pengintegrasian e-planning, e-budgeting dan e-monev memadukan dan mengintegrasikan di tahun 2018. Awalnya sangat sulit dan akhirnya bisa memadukan itu. Untuk refocusing kegiatan yang tidak menyentuh langsung RPJMD kita efisiensi. Kita maksimalkan dengan refocussing 2018 bisa efisiensi Rp 32 miliar,” terang Masruri dalam agenda evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di The Alana Hotel Kabupaten Karanganyar, pada Kamis (15/8/2019).
Penghematan dicapai dari berbagai sektor yang melakukan efisiensi dari belanja pegawai pada Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal sebesar Rp 25,7 miliar. Kemudian Rp 1,034 miliar dari perjalanan dinas dalam daerah, kemudian Rp 2,006 miliar dari perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kecamatan. Selanjutnya Rp 3,091 miliar dari program layanan perkantoran pada OPD non kecamatan serta Rp 632 juta dari upah pungut pemungutan pajak.
Dari penghematan tersebut diarahkan untuk berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), peningkatan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, penyediaan jaringan air bersih dan kewirausahaan masyarakat.
Selanjutnya Masruri berharap semua pihak terlibat dalam pencapaian target RPJMD ini termasuk diantaranya keterlibatan pemerintah Desa. Salah satunya dengan mengaitkan Dana Desa dengan RPJMD.
“Dalam hal evaluasi ini kita minta masukan untuk penyempurnaan. Masukan tidak hanya untuk RPJMD periode ini, tapi juga untuk periode tahun yang akan datang,” tandas Masruri dalam acara yang turut menghadirkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Boyolali tersebut.