FOKUS JATENG-BOYOLALI-Bupati Boyolali menerbitkan surat keputusan (SK) tentang darurat kekeringan pada musim kemarau 2019. Namun, SK tersebut sudah habis pada 30 September 2019.
Kepala pelaksana harian (Kalakhar) Badan Penanggungalan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali, Bambang Sinungharjo menyatakan SK bupati tentang darurat kekeringan di Boyolali diperpanjang. Hingga 31 Oktober nanti.
Itu mengingat sampai sekarang belum terjadi hujan. Yang berdampak pada kekeringan sejumlah wilayah. Begitu juga dengan surat dari Menteri dalam Negeri (Mendagri) yang menyatakan sebagian daerah di Jawa tengah awal musim hujan mundur 1-3 dasarian.
“Kalau tiga dasarian, berarti kan tiga puluh hari. Itulah yang mendasari kita melakukan perpanjangan (tanggap darurat kekeringan),” katanya.
Perpanjangan masa tanggap darurat kekeringan itu berdampak pada penyaluran air. Kepada warga yang mengalami krisis air. Meski sampai saat ini, BPBD Boyolali telah menyalurkan sebanyak 768 tangki, namun persediaan airnya masih banyak.
Sampai satu bulan kedepan, stok air tangki yang dimiliki masih cukup. Baik dari Bagian Kesra Setda Boyolali, maupun BPBD Boyolali. “ Perkiraan kebutuhan air (droping) untuk satu bulan kedepan antara 200-250 tangki. Kemungkinan masih cukup,” ujar Bambang.
Belum lagi, lanjutnya, Bantuan air dari perusahaan, Stakeholder maupun komunitas masyarakat. Sampai saat ini, kesaggupan dari komunitas dan stakeholder itu cukup banyak. Itu sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan.
“Enam armada tangki yang dimiliki masih memadahi untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada warga,” terangnya.
Tak hanya untuk warga yang jadi langganan kekeringan saja yang ditangani BPBD Boyolali. Kesulitan air bersih yang dialami warga yang terdampak kebakaran hutan kawasan taman nasional gunung Merbabu (TNGMb) juga jadi perhatian.
Ada lima desa yang aliran air dari Tuk Tuk Sipendok mampet. Karena pipa peralon rusak terbakar. “ Kalau kerusakan pipa yang terbakar sampai saat ini masih diverifikasi oleh Tim,” imbuh Bambang.