FOKUS JATENG-BOYOLALI– Badan Pusat Statistik (BPS) Boyolali bersama Inspektorat setempat menggelar Survei Penilaian Integritas (SPI). Tahap awal, sebanyak 11 responden ahli diwawancari tim SPI di Pringgitan, rumah dinas bupati, Kamis (17/10).
“Ada 11 responden ahli yang diwawancara,” ujar Kepala BPS Boyolali, Sugita disela kegiatan wawancara.
Dijelaskan, ke-11 ahli tersebut antara lain, Bupati Seno Samodro; Ketua DPRD, S Paryanto dan dari unsur pengacara. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan wawancara terhadap responden di enam locus atau titik suvei.
Yaitu,60 responden dari ASN di enam locus serta 60 responden dari masyarakat pemakai pelayanan di enam locus tersebut. Jadi di setiap locus ada masing- masing 10 responden unsur ASN 10 rseponden masyarakat. Adapun enam locus sasaran SPI adalah, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Perizinan Terpadu (DPMPTSP).
“Yang keenam adalah Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.”
Responden bisa memberikan jawaban yang jujur apa adanya, tentunya harus objektif seobyektif mungkin. “Karena ini merupakan kegiatan yang sifatnya merupakan persepsi dari masing-masing petugas responden tadi, untuk bisa memberikan jawaban yang riil di lapangan yang ada di Kabupaten Boyolali.”
SPI sesuai namanya, lanjut Sugita, untuk menilai tingkat integritas pelayanan kepada masyarakat di lembaga pemerintahan Pemkab Boyolali. Integritas merupakan kata kunci dalam mengantisipasi tindakan korupsi yang selama ini ramai di media. “Oleh sebab itu, integritas merupakan kunci langkah langkah pemerintah dalam menyikapi tindakan-tindakan anti korupsi.”
Kegiatan tersebut mendapat apresiasi Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, S Paryanto yang menyatakan mendukung pencegahan tindak korupsi sedini mungkin. “Untuk menghindari, bukan dari siapa siapa, tapi dari kita sendiri.”