FOKUS JATENG-BOYOLALI-Pemerintah Kabupaten Boyolali kembali mengukir prestasi dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2018. Direktorat Jendral Perbendaharaan Jawa Tengah, Kementerian Keuangan RI bahkan mencatat Kabupaten Susu sudah memperoleh penghargaan serupa dalam delapan tahun berturut-turut dan menjadi salah satu yang paling banyak di Provinsi Jawa Tengah.
Turut hadir dalam penerimaan penghargaan tersebut Bupati Boyolali, Seno Samodro; Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Boyolali, Totok Eko YP; Asisten Administrasi Umum Setda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani; Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)/ BKD Boyolali, Sri Mulyanto, dan sejumlah pejabat lain.
Dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah, tercatat hanya Kabupaten Brebes yang belum memperoleh WTP yang merupakan apresiasi tertinggi dalam bidang pengelolaan keuangan. WTP salah satunya dinilai dari penyajian data keuangan secara wajar, yakni memiliki dokumen perencanaan, harga perhitungan, dan realisasi yang tidak melampaui harga perhitungan tersebut. “Prestasi Boyolali ini cukup fenomenal dan diharapkan mampu menginspirasi Pemda daerah lain,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinisi Jawa Tengah, Sulaimansyah.
Di samping menyerahkan piagam penghargaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Pemkab Boyolali juga menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi pengelolaan keuangan publik. “Kanwil Jateng berupaya membangun sinergi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN,” kata dia.
Untuk pencairan dana APBN, wilayah Kabupaten Boyolali dan Klaten dilayani Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten. Khusus Kabupaten Boyolali di tahun 2019 tersedia pagu dana Rp800 miliar, terdiri dari pagu satker pemerintah pusat, kantor daerah, tugas pembantuan, dan dana desentralisasi. Realisasi hingga pertengahan Oktober telah mencapai Rp624 miliar (78%). DAK Fisik dengan pagu Rp123 miliar telah tersalur Rp79,88 miliar (64%), sementara dana desa dengan pagu Rp219 miliar tersalur Rp167 miliar (76,26%).
Bupati Boyolali, Seno Samodro berharap dengan adanya penghargaan berturut-turut bisa memotivasi perbaikan sistem di tubuh Pemkab Boyolali. “Ini memang sistem, sehingga ganti bupati serubu kali pun sistemnya tetap bagus, DPPKAD memang harus profesional,” ujar Seno ketika ditemui seusai menerima penghargaan. Seno menyebutkan salah satu keunggulan Boyolali ada pada sistem Non Cash Transaction (NCT). Sistem transaksi nontunai ini dinilai mampu menekan angka penyimpangan dan menambah akuntabilitas.