PILKADA 2020: Partai Golkar Boyolali Pastikan Koalisi dengan PDI Perjuangan

Ketua DPD Golkar Boyolali Fuadi menyampaikan sambutan dalam Rapimda, Sabtu 30 November 2019. (Yulianto/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Partai Golkar memastikan berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2020. Hal tersebut terungkap saat acara rapat pimpinan daerah (Rapimda) yang digelar di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar, Sabtu (30/11/2019).

“Memang hampir dipastikan Partai Golkar berkoalisi dengan PDIP dalam Pilkada Boyolali. Mungkin prosentasenya 99 persen,” kata Ketua Partai Golkar Boyolali, Fuadi usai acara Rapimda yang dihadiri struktural, kader Partai Golkar Boyolali serta pengurus DPP Partai Golkar.

Dijelaskan, Partai Golkar telah memastikan arah politik menatap kontestasi Pilkada 2020. Penentuan kepastian arah politik itu setelah struktural partai menyerap aspirasi para kader tingkat bawah.

“Selama ini Partai Golkar merupakan partai pendukung pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Partai Golkar selalu mendukung berbagai program pemerintah selama era pemerintahan Bupati Boyolali, Seno Samudro,” katanya.

Menurut Fuadi, pihaknya akan melakukan komunikasi untuk berkoalisi dengan PDIP, dimana Partai Golkar akan mendukung dan mengusung calon yang Cabup dan Cawabup Boyolali dari PDIP,  “Komunikasi politik itu adalah hal yang wajar,dimana semua parpol pasti akan melakukan komunikasi.Jadi secara jelas, kami siap berkoalisi dengan Partai PDIP,” katanya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Boyolali, Agus Setiyawan, mengatakan bergabungnya Golkar ke PDIP dalam pilkada menjadi langkah realistis. Namun dirinya menolak jika Golkar hanya terseret arus partai dominan dan cenderung mengambil posisi yang aman.

“Koalisi yang dimaksud adalah kerja sama untuk membangun sebuah pemerintahan yang kuat demi mewujudkan dan merealisasikan pembangunan Boyolali,” katanya.

Menurut Agus, rekam jejak PDIP terbilang bagus dalam memimpin Boyolali, di antaranya bisa dilihat dari geliat pembangunan di Kota Susu dan peraihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan selama delapan kali. “Partai Golkar akan berpartisipasi aktif dan mendorong demokrasi yang ada di Boyolali,” pungkasnya.