FOKUS JATENG-BOYOLALI-Penanganan wabah Virus Corona memang butuh dana besar. Berbagai upaya mencari anggaran pun dilakukan Pemerintah mulai dari pusat hingga daerah.
Anggaran-anggaran yang tak begitu penting dan mendesak dipotong. Termasuk ada daerah yang mengambil kembali dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang belum terpakai.
Namun, di Pemerintah kabupaten (Pemkab) Boyolali, anggaran untuk pelaksanaan Pilkada sampai saat ini masih utuh di posnya masing-masing. “ Kalau itu (Dana Pilkada) kita ambil akan jadi masalah. Karena pelaksanaannya (Pilkada) belum pastim,” kata Sekertaris Daerah (Sekda) Boyolali, Masruri, kemarin (5/4).
Sekda mengaku sudah melakukan penghitungan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Boyolali tahun 2020 ini. Setelah melakukan pengeseran anggaran, dana untuk membiayai penanganan wabah Covid-19 masih cukup.
Tanpa sedikitpun mengotak-atik anggaran yang telah dihibahkan kepada instansi-instansi vertikal lain untuk pelaksanaan Pilkada.
“ (Anggaran) Yang di KPU tetap di KPU, yang di Bawaslu tetap. Begitu pula anggaran yang di TNI dan Polri masih tetap ada disana semua,” terang Masruri.
Masruri menyatakan untuk sementara ini, sedikitnya sudah ada anggaran sebesar Rp 30,7 miliar yang siap digunakan untuk penanganan Covid-19 ini. Dana tersebut berasal dari pencoretan berbagai macam event budaya yang sedianya akan diselenggarakan oleh Pemkab Boyolali.
“ Karena memang, saat-saat ini tak memungkinkan untuk digelar berbagai macam event. Sehingga dana untuk event budaya kita gelontorkan dulu untuk penangana Covid-19,” kata Masruri.
Penggeseran anggaran berdasarkan skala prioritas itu tak hanya di Event budaya saja. Pekerjaan infastruktur tak luput dari coretan tinta. Seperti untuk pembangunan kantor kecamatan Kemusu yang telah dianggarkan dalam APBD tahun ini.
Tak cukup disitu saja, pihaknya juga tak tanggung-tanggung menggelontorkan dana lagi untuk penanganan Covid-19 di Boyolali. “ Kita sengaja tak mengalokasikan dana yang sangat besar untuk penangan covid-19 ini. Tapi berapapun anggaran yang dibutuhkan isyaallah Pemeritan (Pemkab) Boyolali siap,” imbuhnya.
Untuk diketahui, untuk pelakasanaan Pilkada 23 mendatang, KPU mendapat anggaran dari Pemkab Boyolali sebesar Rp 28,15 miliar. Sedangkan Bawaslu yang juga penyelenggara pemilu memperoleh jatah Rp 8,05 miliar.
Dana tersebut diberikan Pemkab Boyolali kepada KPU dan Bawaslu melalui mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).