FOKUS JATENG-BOYOLALI-Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, Taryono, memastikan kesiapannya dalam mengawal dan mengikuti berbagai tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali 9 Desember mendatang.
“Salah satunya mengawasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan terkait pencegahan penyebaran covid 19 setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2020,”kata Taryono.
Dalam pemaparannya, Bawaslu juga telah merestrukturisasi anggaran Pilkada Boyolali tahun 2020 ini. Dengan demikian Bawaslu Boyolali tak minta tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belajanja Daerah (APBD) Boyolali.
“Kami tidak minta anggaran tambahan untuk pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan,” kata Taryono.
Dijelaskan, anggaran Pilkada untuk Bawaslu Boyolali dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali masih sama. Yakni sebesar Rp 8,05 miliar. Jumlah itu tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah disepakati semula.
Padahal, selain untuk tambahan pengadaan APD, kebutuhan anggaran di Bawaslu juga meningkat. Itu seiring bertambahnya jumlah TPS di Boyolali yang menjadi 2.264 TPS. “Kita sudah mengalihkan beberapa pos anggaran. Sehingga tak perlu minta tambahan anggaran untuk mencukupi kebutuhan Pilkada,” katanya.
Senada, Komisioner Bawaslu RI Divisi Hukum dan Gakin Fritz Edward Siregar memastikan kesiapan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Antara lain kesiapan anggaran dan personel hingga tingkat desa termasuk kesiapan APD.
“Kami juga ingin memastikan seluruh petugas terkait dengan penerapan protokol kesehatan,” di sela kunjungan supervisi ke Bawaslu Boyolali.
Gakin Fritz Edward Siregar, menyatakan hingga sejauh ini seluruh Bawaslu di Indonesia telah siap menjalankan Pilkada serentak 2020 dengan protokol kesehatan. “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota siap melaksanakan Pilkada tahun 2020,” pungkasnya.