FOKUS JATENG-BOYOLALI-Sejumlah awak media di Boyolali mengikuti acara Workshop dan Anugerah Lomba Karya Jurnalistik tahun 2020, Kamis (22/10/2020). Workshop secara daring ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni Kamis -Jumat (22-23 Oktober 2020) dan diikuti oleh semua kantor BPJS Kesehatan dan melibatkan sekitar 700 media di Indonesia, baik nasional maupun daerah.
Acara tersebut diantaranya membahas berbagai isu terkini mengenai Jaminan Kesehatan Nasional – Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kegiatan ini dengan harapan bahwa semua media bisa memperoleh informasi yang sama dan lengkap tentang program JKN-KIS.
Salah satu pembicara, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, TB. A Choesni, di salah satu uraiannya menyebut, BPJS Kesehatan mendapat tugas untuk melakukan proses verifikasi klaim Rumah Sakit atas pemberian pelayanan kesehatan akibat bencana wabah Covid-19. Sedangkan menindaklanjuti hasil rapat terbatas kabinet pada 20 Maret 2020 bahwa BPJS Kesehatan mendapat tugas khusus untuk memverifikasi klaim Rumah Sakit atas pemberian pelayanan kesehatan akibat bencana wabah Covid-19.
Sementara, Ketua Indonesia Health Economic Association Chief of Party, USAID Health Financing Project, Prof. Hasbullah Thabrany saat Workshop dan Anugerah Lomba Karya Jurnalistik tahun 2020 mengatakan hidup itu selalu berisiko dan risiko tidak diinginkan terjadi di masa depan, yang bisa berdampak pada finansial, jangka panjang dan pada lingkungan.
“Manusia dan juga hewan diberi instink untuk saling menolong, sistem jaminan atau perlindungan. Tingkat kecanggihan dan luasnya jaminan berbeda sesuai kemajuan suatu negara. Hanya dua pilihan menjamin semua penduduk miliki jaminan,” paparnya.
Dikemukakan, esensi UU SJSN -JKN itu adalah menjamin seluruh penduduk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, setiap penduduk berpenghasilan wajib mengikuti our atau progarm JKN dan yang tidak mampu berhak mendapatkan iuran seperti zakat.
“Dikelola secara nasional , dana berasal dari peserta dan merupakan dana amanat. Dikelola terpisah dari APBN, menghindari birokrat yang lambat dan kaku, namun Pemda atau perusahaan dapat menambah jaminan,” imbuhnya.
Untuk diketahui, beberapa narasumber yang menyampaikan materi yakni, Prof Hasbullah Thabrany (Chief Party, USAID Healrh Financing Activity) , Yustinus Prastowo (Staf Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis), Kunto Ariawan (Kasatgas Direktorar Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan KPK), Adang Bachtiar (Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya), Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik).
Ditemui usai workshop, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali Juliansyah mengatakan jumlah peserta BPJS Kesehatan Boyolali sebanyak 861.847 orang atau sekitar 81.13 persen dari jumlah penduduk di kabupaten ini, yakni 1.062.359 jiwa.
“Tahun ini kami ditargetkan bisa merekrut peserta BPJS Kesehatan sekitar 237.000 peserta, realisasi sekarang baru 230.000 peserta, sehingga masih kurang 7.000 orang,” katanya.
Dikatakan, dampak pandemi COVID-19 cukup berpengaruh, terutama banyak karyawan yang dihentikan dan dirumahkan dari perusahaannya. Namun, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Boyolali untuk kembali merekrut karyawan yang kini mulai kembali masuk kerja dan dipastikan mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.