800 Penyelenggara Pilkada di Boyolali Belum Jalani Rapid Test Covid-19, Ini Desakan Bawaslu Boyolali

Ketua KPU Boyolali Ali Fahrudin. (Yulianto/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Antisipasi munculnya klaster baru, Bawaslu Boyolali mendesak KPU setempat menyelesaikan rapid test terhadap penyelenggara Pilkada 9 Desember 2020. Mengingat hingga saat ini tercatat masih ada 800 penyelenggara pilkada, yaitu petugas di tingkat KPPS belum melakukan rapid test sesuai aturan yang ada.

“Hal ini sangat penting untuk menjamin keselamatan seluruh pemilih dan petugas lain saat Pilkada nanti. Kami minta masalah ini segera dituntaskan,” kata Menurut Rubiyanto, anggota Bawaslu Divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga usai rakor dengan jajaran terkait, Sabtu (5/12/2020).

Dia juga menanyakan adanya 2.008 pemilih yang belum melakukan rekam e-KTP. Namun demikian, ternyata Dukcapil terus melakukan upaya jemput bola untuk menyelesaikan perekaman e-KTP bagi pemilih.

Sementara, Ali Fahrudin Ketua KPU Boyolali membenarkan masih danya 800-an anggota KPPS belum rapid test. Hanya saja, data tersebut adalah berdasarkan laporan pada tanggal 27 November lalu. Padahal, proses rapid test terus berjalan.

“Kami yakin jumlahnya terus berkurang. Jumlah itu dari total 20.000-an anggota KPPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali,”ujarnya. Menurut Ali, beberapa diantara anggota KPPS enggan mengikuti rapid test karena alasan psikologis. Mereka pada umumnya jika hasil tes ternyata reaktif akan berdampak secara psikologis di masyarakat.

Mengingat waktunya yang semakin mendekat, maka pihaknya terus melakukan penyisiran agar rapid test bisa dilakukan menyeluruh. Bahkan, pihaknya juga melibatkan jajaran terkait agar anggota KPPS yang menolak rapid test karena alasan psikologis mau menerimanya. “Kalau tetap menolak, mereka akan kami ganti,” tegas Ali.

Adapun TPS di wilayah bencana Merapi, pihaknya akan menggeser sejumlah TPS. Yaitu, khusus untuk TPS yang berada di wilayah kawasan rawan bencana (KRB) III di Kecamatan Selo yang mencakup tiga desa.

Yaitu, Desa Tlogolele yang meliputi Dukuh Stabelan, Takeran dan Belang. TPS akan digeser ke tempat penampungan pengungsi sementara (TPPS) di Tlogolele. Untuk Desa Klakah (Dukuh Sumber dan Bakalan), TPS-nya digeser ke TPPS di Lapangan Desa Klakah.

“Sedangkan untuk TPS Dukuh Sepi dan Kajor yang masuk Desa Jrakah, digeser ke TPPS yang berada di seputar SDN 1 Jrakah dan balai desa setempat,”pungkasnya.