FOKUS JATENG-SOLO-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan program vaksinasi Covid-19 akan selesai dalam kurun waktu 15 bulan sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Total target vaksinasi menyasar sekira 181 juta penduduk, dilakukan bertahap.
Melihat pelaksanaan vaksinasi perdana beberapa hari lalu, Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN RI) BRM Kusumo Putro mengaku pesimis program vaksinasi bisa selesai dalam kurun waktu 15 bulan.
“Kami pesimis program vaksinasi ini bisa selesai sesuai target. Dalam hal ini pemerintah harus jujur menyampaikan terlebih dulu berapa ketersediaan vaksin itu sendiri. Dimana saat ini yang digunakan adalah vaksin Sinovac dari China,” katanya kepada wartawan, Selasa (19/1/2021).
Dalam pandangannya, jika vaksin yang dibutuhkan pemerintah peruntukkannya menyasar 181 juta penduduk Indonesia dengan batasan umur 18 -59 tahun. Maka ketersediaan dan target sasarannya dinilai masih belum jelas.
“Semestinya vaksin untuk semua usia, jangan ada batasan umur. Wabah Covid-19 ini tidak mengenal batasan umur. Apakah usia 18 tahun kebawah itu pasti kebal, apakah kormobid (penyakit penyerta) hanya dimiliki usia diatas 59 tahun, kan tidak juga,” paparnya.
Jika merujuk program vaksinasi mulai bulan Januari 2021 hingga nanti tercapainya target, maka Bio Farma sebagai produsen harus memiliki kemampuan kapasitas produksi rata – rata 15 juta vaksin perbulan untuk didistribusikan ke seluruh pelosok negeri.
“Bio Farma yang akan memproduksi vaksin Sinovac ini juga belum tentu memiliki kemampuan produksi dalam jumlah sangat besar dalam waktu relatif pendek sesuai target 15 bulan. Pemerintah harus memiliki alternatif lain,” ujarnya.
Apalagi, lanjutmya vaksin disebutkan tidak diberikan kepada sembarang orang, maka kesiapan dan jumlah vaksinator atau tenaga kesehatan penyuntik vaksin juga harus sesuai. Keterbatasan vaksinator berpotensi menghambat tercapainya target.
“Sebab, untuk memastikan yang akan disuntik vaksin itu tidak memiliki kormobid, mestinya butuh pemeriksaan medis terlebih dulu. Nah pemeriksaan ini kan juga butuh waktu. Makanya kami meragukan target 15 bulan vaksinasi bisa selesai,” sambungnya.
Meskipun begitu, Kusumo sangat mendukung pelaksanaan program vaksinasi gratis yang dilakukan pemerintah. Ia tidak setuju jika nantinya dalam mengejar capaian target melibatkan pihak non pemerintah/swasta yang jelas -jelas bersifat komersil.
“Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri/komersil dengan mengijinkan pihak lain seperti rumah sakit swasta menjual vaksin, berpotensi menggagalkan target pemerintah dalam mencapai herd immunity (kekebalan komunitas),” tegasnya.
Sebagai ketua LSM di bidang pengawasan penggunaan anggaran negara, ia menegaskan, dalam situasi ini, vaksinasi harus dilakukan berdasarkan tingkat risiko dalam populasi, bukan berdasarkan kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi yang memicu munculnya mafia bidang kesehatan.
“Kelompok yang berisiko terdiri, petugas pelayan publik dan lansia yang sudah memiliki komorbid. Ketika ada sekelompok orang yang punya uang lebih dan mendapatkan akses memadai dari yang lain, ini sebenarnya merusak yang sudah dibangun,” tandasnya.