Warga Terdampak Tol Di Guwokajen Minta Dilibatkan Dalam Proyek Tol

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Puluhan warga terdampak Pembangunan jalan tol Jogja-Solo di sekitar Desa Guwokajen, Sawit melakukan aksi unjuk rasa damai, tanpa membentangkan spanduk atau berorasi, mereka datang dan menyampaikan tuntutan agar pelaksana proyek memberdayakan masyarakat sekitar. Upaya mediasi ini difasilitasi oleh Polres Boyolali untuk selanjutnya disampaikan pada pelaksana proyek. Aksi tersebut juga tidak mengganggu aktivitas pembangunan tol tetap berjalan. Senin (18/10/2021) pagi.
“Kita mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) nomor 15 tahun 2017, bahwa masyarakat sekitar juga dilibatkan. Kita meminta ada peningkatan ekonomi masyarakat, imbas pembangunan tol. Yakni dengan jadi pekerja. Jadi bukan hanya yang kena tol saja, tapi juga sekitar yang terimbas,” ujar koordinator aksi, Rahmad, warga Desa/Kecamatan Sawit .
Menurut Rahmad, sejauh ini masih banyak pemuda sekitar desa terdampak yang menganggur. Pembangunan jalan tol bisa menjadi wadah pemberdayaan masyarakat. Bahkan, pemuda yang tergabung dalam aksi tersebut bersedia bekerja sesuai dengan tupoksinya.
“Tidak ada penghentian pengerjaan pembangunan jalan tol. Kalau misal tiga hari tuntutan kami tidak mengindahkan, maka kita akan tagih sampai ada kejelasan,” kata Ketua Ormas Pasukan Garuda Center ini.
Kepala Desa Guwokajen, Evy Nurdina mengaku tidak tahu menahu terkait aksi tersebut. Puluhan warga yang datang juga bukan dari masyarakat Guwokajen.
“Tidak ada pemberitahuan. Tahu-tahu di depan sudah ramai. Dan itu bukan warga kami dari Desa Guwokajen,” katanya.
Sedangkan Kapolres Boyolali, AKBP Morry Ermond menjelaskan pembangunan jalan tol tetap berjalan. Dia membenarkan ada aksi massa yang menuntut dilibatkan dalam pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Menurutnya, hal tersebut bisa dimediasikan oleh pemerintah desa setempat dengan pelaksana proyek.
“Pengerjaan jalan tol tetap berjalan. Jadi ada riak-riak di bawah kita redam. Itu memang atensi kita untuk menjaga proyek tetap jalan. Intinya ada masyarakat yang meminta diberdayakan. Itu bisa dibicarakan dengan pelaksana proyek,” pungkasnya.