Di Desa Ini, Sudah Mulai Terapkan Transaksi Non Tunai

FOKUS JATENG-BOYOLALI- Salah satu desa di wilayah Boyolali, tepatnya Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, digitalisasi sudah menjadi keharusan, masyarakat setempat dan pelaku usaha juga mulai beradaptasi. Sebab transaksi non tunai telah dikembangkan pada tiap usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ribuan UMKM desa telah didaftarkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
“Pengembangan desa digital ini sudah dilakukan sejak dulu. Awalnya, transaksi warga dilakukan melalui grup whatsapp (WA) desa. Berbagai macam produk UMKM seperti mie, dawet, karak tanpa borak, batik difable, keripik dan lainnya,” kata Kades Tawangsari, Yayuk Tutiek Supriyanti, saat launching desa digital di Camp Bell 2 Edupark Tawangsari, Teras, Kamis (28/10/2021).
Menurut Yayuk, kendati sistem jual beli lewat grub WA desa mencapai Rp 10-20 juta/hari. Penjual pengantar barang ke pembeli dan membayarkan secara cash on delivery (COD). Ternyata masih ditemui sejumlah kendala, ditambah adanya pandemi Covid-19. Beruntung, sejak enam bulan ini, Pemdes setempat bekerjasama dengan BI dan Nitzmi, sebagai layanan transaksi non tunai. Kini, pematangan desa digital sudah mendapat dukungan Kementerian Desa (Kemendes) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) klaster Danareksa.
“Dari kemitraan itu terbentuklah Qris, dan sudah diterapkan pada 1.400 pelaku UMKM. Kini hampir semua masyarakat desa telah menggunakan transaksi digital,” imbuhnya.
Sementara, Perwakilan Deputi BI Surakarta Bimala mengatakan satu barcode qris bisa digunakan untuk berbagai macam dompet digital. Cukup sekali scan, pembeli tinggal memasukan nominal dan password akun. Uang akan secara otomatis terkirim.
“Di Boyolali ada peningkatan pembuatan qris. Saat ini tercatat ada 19 ribu UMKM yang telah memiliki qris. Sehingga ada peningkatan 45 persen. Dan di Desa Tawangsari sendiri ada 1.400 UMKM yang memakai qris ini,” jelasnya.
Menurutnya, dengan semakin banyaknya UMKM yang menggunakan qris membantu percepatan digitalisasi di daerah. Karena desa juga bekerjasama dengan Pemda setempat, BI dan otoritas jasa keuangan (OJK) dalam membantu pengawasan. Pihaknya berharap sistem cashless bisa dikembangkan ke desa lainnya.