Pengamat Sosial Politik: 271 Plt Kepala Daerah Sebelum Pemilu 2024 Rawan Menyeleweng

FOKUS JATENG-SOLO- Sebanyak 271 kursi Kepala Daerah akan kosong sebelum hajatan Pemilu serentak 2024. Mereka dipastikan akan pensiun pada 2022 ini, dan 2023 mendatang.
Mengisi kekosongan itu, maka akan ditunjuk pejabat sementara atau Pelaksana Tugas (Plt) hingga nanti terpilih Kepala Daerah yang baru hasil pemilu.
Pengamat Sosial Politik (Sospol) asal Klaten, Jawa Tengah, Heru Cipto Nugroho mengungkapkan kekhawatirannya akan adanya potensi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang dari Plt Kepala Daerah itu.
“Dari sudut pandang kami, ada potensi-potensi abuse of power terkait netralitas ASN jika jadi Plt Kepala Daerah. Ini harus bisa dipastikan ada sanksi tegas jika terbukti tak netral,” kata Heru CN dalam wawancara via zoom dengan beberapa media, Rabu (12 /1/2022).
Menurutnya, Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam mengawal dan mengawasi jalannya pemilu, harus bekerja ekstra agar hasil pemilu 2024 mendatang sesuai harapan.
“Sanksi tegas harus diterapkan jika para Plt itu nanti terbukti menyalahgunakan wewenang, misalnya secara tidak kasat mata berpihak pada salah satu calon atau parpol kontestan pemilu,” sebutnya.
Tak hanya Bawaslu saja, Heru juga berharap penyelenggara pemilu atau KPU mengedepankan integritas saat pelaksanaan pemilu 2024. Sikap independen harus dikedepankan.
“Penyelenggara pemilu yang berintegritas, dan independen menjadi hal paling utama. Oleh karenanya dalam proses seleksi harus akuntabel, bukan berdasarkan pesanan,” ucapnya.
Begitupula dengan parpol, Heru CN yang juga Instruktur DPP PAN ini berharap kepada semua parpol agar memiliki integritas pada pemilu 2024. Semua wajib mematuhi aturan.
“Baik penyelanggara, pengawas, dan peserta pemilu, harus memahami dan mematuhi segala regulasi yang ada. Pemilu 2024 mendatang menjadi pertaruhan besar bangsa Insonesia,” tandasnya.
Seperti diketahui setelah pilkada pada 2017 dan 2018 telah diputuskan tidak ada pilkada 2022 dan 2023, sehingga kepala daerah yang habis masa jabatannya, akan diisi oleh Plt atau penjabat bukan kepala daerah definitif. (sapto)