Laju Perekonomian Boyolali Kian Membaik

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Gejolak pandemi berdampak besar, utamanya di sektor ekonomi. Berbagai usaha ekonomi kesulitan berkembang. Namun, di Kabupaten Boyolali laju pertumbuhan ekonomi pada 2021 mencapai 4,63 persen. Angka tersebut naik bila dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai minus 1,20 persen.
“Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor konstruksi dan terendah dengan nilai minus pada sektor transportasi dan pergudangan,” papar Bupati Boyolali, M. Said Hidayat saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Boyolali, Rabu 30 Maret 2022.
Bupati Boyolali mengemukakan perkembangan inflasi pada 2021 mengacu pada sister city, yakni Kota Surakarta. Perkembangan Inflasi pada 2021 sebesar 2,58 persen. Sumbangan terbesar dari pengeluaran kesehatan sebesar 12,93 persen. Pendapat daerah juga mengalami kenaikan dibanding 2020. Yakni sebesar Rp 47,8 miliar atau 2,01 persen.
“Dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan data sementara yang belum diaudit BPK secara umum realisasi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp2,43 triliun. Sedangkan 2020 hanya Rp 2,38 triliun. Kalau Pendapat Asli Daerah (PAD) kita justru 134,06 persen melampui target,” kata M. Said Hidayat.
PAD Boyolali pada 2021 mencapai Rp 514 miliar. Sedangkan target PAD yang ditetapkan hanya Rp 384 miliar. Peningkatan realisasi PAD ini hasil dari intensifikasi pemungutan pendapatan daerah. Terutama sumber-sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan juga lain-lain yang sah.
Rinciannya, realisasi pendapatan dari tranfer LR sebesar Rp 1,8 miliar atau tercapai 101,4 persen. Kemudian pendapat lain-lain yang sah yang ditetapkan mencapai Rp 86 miliar atau 104 persen. Padahal tahun 2020, PAD lain-lain mengalami penurunan 4,61 persen atau hanya Rp 4,3 miliar.
“Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), capaian kinerja penanaman modal 2021 menyentuh Rp 1,9 triliun. Kita juga melampai 134 persen dari target yang ditetapkan. Padahal 2020 hanya mencapai Rp 1,6 triliun. Selain itu, ada 3.853 investor di Boyolali,” imbuh Bupati Boyolali.
Sementara itu, Ketua DPRD Boyolali, Marsono menjelaskan, batas akhir penyerahan laporan LKPJ 2021 pada akhir bulan ini. Dalam rapat paripurna, juga telah dibentuk Panitia Khusus (Pansus)yang akan menguliti laporan LKPJ Bupati.
“Dokumen itu akan kami sikapi dan kami bahas. Hasilnya akan segera kami paripurnakan kembali. Kami juga telah membentuk pansus, dan sesuai tatib kami akan dibahas detail (LKPJ Bupati, red) dalam rapat pansus nantinya. Tapi kami akan cermati lagi, apakah dalam laporan yang dibacakan lisan itu sesuai dengan dokumen yang diserahkan. Kalau ada yang salah ya kita ramaikan di Pansus. Dan akan dicari angka yang sebenarnya,” ujar Ketua DPRD Boyolali.