Digagas 5 Langkah Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Boyolali

Yulianto

Beberapa tahapan disiapkan, mulai dari edukasi, pendataan dan validasi data kemiskinan hingga penyelesaian penuntasan kemiskinan. (yull/Fokusjateng.com)

Fokus Jateng-Boyolali-Inspektur Pembantu II, Inspektorat Boyolali, Agung Tri Sulistyo menyebut, sesuai data pada triwulan I pada 2022, prosentase kemiskinan mencapai 10,35 persen. Atau ada 35.448 kepala keluarga (KK) miskin di Boyolali. Indikator kemiskinan didasarkan pada penghasilan, rumah tinggal, pendidikan, informasi, pakaian, kesehatan dan kebutuhan konsumsi.
“Data dari Badan pusat statistic (BPS) kemiskinan di Boyolali pada 2020 naik menjadi 10,18 persen. Lalu naik 10,62 persen pada 2021. Namun, angka tersebut berada dibawah dari rata-rata kemiskinan di Jateng yang mencapai 11,79 persen. Artinya, masih lebih baik. Lalu pada triwulan I angka kemiskinan turun menjadi 10,35 persen,” papar Agung dalam kegiatan Boyolali Sejahtera di Pendopo Gede, Alun-Alun Kidul Selasa 28 Juni 2022.
Agung juga menyebut sejumlah daerah dengan prosentase kemiskinan tertinggi diantaranya Sambi sebesar 21,13 persen, disusul Juwangi 17,84 persen, Klego 16,03 persen, Karanggede 15,19 persen, Mojosongo 14,42 persen, Wonosegoro 12,81 persen, Wonosamudro 12,70 persen, Sawit 12,21 persen, Simo 18,83 persen. Sedangkan kecamatan lainnya berada dibawah 10 persen.
Data tersebut menjadi acuan Pemkab dalam memantapkan diri mengatasi kemiskinan. Yakni dengan menerapkan pola Quality Assurance (QA) data pronankis, program tersebut sebagai tindak lanjut dari monitoring center of development (MCD). Menurut Agung, beberapa tahapan disiapkan, mulai dari edukasi, pendataan dan validasi data kemiskinan hingga penyelesaian penuntasan kemiskinan.
Tidak hanya itu, Pemkab juga bakal mengintervensi dibidang pendidikan. Diantaranya program pendidikan penyetaraan dan program kerjar paket A gratis untuk penduduk produktif. Kemudian dalam upaya peningkatan penghasilan masyarakat, akan dilakukan pelatihan kerja, peningkatan skill, bantuan modal, bantuan peralatan usaha, serta pemberian bantuan pada KK dengan penghasilan Rp600.000-Rp900.000 per bulan.
Pemkab, lanjut Agung juga menyiapkan langkah dalam peningkatan kualitas rumah tinggal. Melalui berbagai program bantuan perumahan hingga gas bersubsidi. Intervensi juga akan dilakukan pada bidang kesehatan dan ketersediaan informasi.
“Langkah-langkah strategis ini nantinya juga melibatkan stake holder terkait.”