Boyolali Siaga Keadaan Darurat Bencana Kekeringan

FOKUS JATENG-BOYOLALI- Musim kemarau ini, sebanyak enam kecamatan berpotensi mengalami kekeringan, yakni Kecamatan Juwangi, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamudro, di Wilayah Boyolali utara, serta dua kecamatan di lereng Merapi, Yakni Kecamatan Musuk dan Tamansari.
Sebagai antisipasi dampak kemarau diantaranya kekeringan dan kekurangan air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali akan menyiagakan status Siaga Bencana Kekeringan melalui Surat Keputusan Bupati nomor 360/551 tahun 2022. Siaga keadaan darurat bencana kekeringan ini selama tiga bulan mendatang. Terhitung 1 Agustus sampai 1 November mendatang. Untuk dropping air akan dilakukan satu pintu melalui BPBD Boyolali.
“Enam kecamatan yang rutin terdampak akan kita koordinasikan segera untuk penanganan, misalnya dropping air bersih,” kata Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Boyolali Widodo Munir, Rabu 10 Agustus 2022.
Dijelaskan, daerah rawan kekeringan ini lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Seperti Andong dan Selo saat ini tidak masuk daerah rawan kekeringan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Seperti adanya penyediaan air bersih Pamsimas yang dikelola DPU PR, penyediaan air bersih dari Perumda Tirta Ampera maupun sumber air yang dikelola masyarakat secara mandiri.
“Untuk enam kecamatan itu masih perlu disupport meski sudah ada upaya mandiri dari masyarakat. Kami menganggarkan Rp 200 juta atau untuk penyediaan air bersih atau sekitar 200 tangki. Sebenarnya airnya murah, tapi transportnya ke daerah kekeringan memang cukup besar. Lalu dari luar ada bantuan sekitar 100-200 tangki. Jadi total sekitar 400 tangki yang tersedia,” jelasnya.
Menurut Widodo, sejauh ini ada ratusan tangki yang belum disalurkan. Ditambah lagi, adanya la nina membuat musim penghujan lebih panjang. Kekeringan baru ditetapkan awal Agustus ini. Sehingga sejauh ini, belum ada permintaan dropping air.
“Untuk permintaan dropping sudah koordinasi dengan camat. Untuk memperpendek birokrasi, sebenarnya permintaan bisa melalui telepon oleh masyarakat. Nanti akan kami verifikasi ke pemdes agar bantuan tidak menumpuk di satu lokasi. Begitu fiks, kami langsung dropping,” katanya.
Ia menambahkan, jika ada lembaga luar seperti perusahaan yang akan mendropping air, harus berkoordinasi dengan BPBD. Hal tersebut untuk mengantisipasi penumpukan bantuan di lokasi yang sama. Selain itu juga agar lebih merata. Meski daerah lain di luar darurat kekeringan yang membutuhkan air tetap mendapatkan bantuan. Disinggung mengenai penanganan jangka panjang di wilayah yang rutin terdampak kemarau, realisasi yang sudah dilakukan antara lain pembuatan sumur dalam serta pengadaan sumber air lain, semisal embung yang dilakukan oleh DPU dan Penataan Ruang Boyolali.
“Penanganan jangka panjang sudah berjalan,”pungkasnya.(*)