Bawaslu Boyolali Rintis Desa Anti Politik Uang

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Berniat membangun kesadaran demokrasi yang lebih bermartabat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali tengah merintis enam desa anti politik uang.
“Ini bagian dari tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024, dimana kami gelar sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melek politik, dengan mengembangkan desa anti politik uang,” kata Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono, pada Kamis 15 September 2022.
Dijelaskan sosialisasi pengembangan desa anti politik uang menyasar enam desa. Salah satunya sosialisi di Desa Samiran, Selo pada Kamis 15 September ini. Pihaknya ingin melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemilu 2024 mendatang. Adapun desa anti politik uang yakni, Desa Samiran, Selo; Desa/Kecamatan Cepogo; Desa Dragan, Tamansari; Desa/Kecamatan Selo serta Desa Sendang, Karanggede dan Desa Brajan Mojosongo. Desa-desa ini akan menjadi percontohan untuk penerapan kesadaran politik masyarakat yang sehat dan bermatabat. Salah satunya menolak politik uang.
“Desa Samiran, Selo ini akan menjadi rintisan (Anti politik uang,red) dan nantinya sosialisasi akan berlanjut ke desa-desa yang lain,” katanya.
Menurut Taryono, pihaknya memberikan edukasi melek politik pada masyarakat. Diharapkan masyarakat terbuka kesadarannya untuk turut aktif dalam demokrasi yang lebih bermartabat. Keenam desa tersebut dipilih, lantaran dianggap melek politik. Serta menjadi stimulus untuk turut aktif dalam pengawasan pemilu selanjutnya.
“Desa-desa tersebut kami anggap mampu jadi contoh dan kesadaran masyarakat yang baik. Selain itu, kita akan selalu adakan pembinaan berlanjut,” katanya.
Kades Desa Samiran, Selo, Herman mengatakan, kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara sehat sudah dijalankan sejak lama. Bahkan sejak pemilu lalu telah didapuk menjadi desa anti politik uang. Selama ini, budaya anti politik uang sudah ditanamkan. Setiap ada pertemuan-pertemuan warga selalu disisipkan sosialisasi tentang bahaya politik uang.
“Insyaallah untuk Desa Samiran sudah baik (Kesadaran politik,red). Terbukti kemarin pemilihan kades tidak keluar uang sama sekali. Masyarakat sudah ada kesadaran bahwa praktik politik uang itu tidak benar dan harus ditolak,” pungkasnya (*)