FOKUSJATENG.COM,KARANGANTAR -Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Karanganyar mendapat sorotan serius dari Ketua DPRD Karanganyar. Bagus selo selaku Ketua DPRD menduga terjadi simpang siur pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar. Orang nomer satu di jajaran legislatif karanganyar ini mendesak dan memberi peringatan keras agar H-4 sebelum dilakukan Pilkades 9 November harus clear tidak ada ganjalan soal DPT.
Berdasarkan laporan yang masuk terdapat sekitar ratusan orang yang namanya tidak masuk DPT.
“Ada beberaoa laporan dari warga dan tokoh Desa Ngadiluwih perihal persoalan
DPT maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan saya minta panitia pemilihan Pilkades merampungkan terlebih dulu DPT tersebut,” ungkap Bagus Selo saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/11). Menurut Bagus Selo selisih angka DPT terjadi karena faktor meninggal dunia, merantau dan pindah domisili tapi KTP nya masih tercatat di Desa Ngadiluwih.
Lebih lanjut Bagus Selo menjelaskan laporan yang masuk saat ini jumlah riil warga yang masih hidup dan domisili di Desa Ngadiluwih sekitar 3.800 orang. Data itu itu diluar nama yang sudah meninggal dunia, merantau dan pindah KTP, namun DPT tercatat sebanyak 4.673 orang sehingga terjadi selisih banyak sekali.
Untuk ituah Bagus Selo mendesak antara panitia dan warga jangan saling tuding soal kekisruhan selisih DPT karena potensi konflik sangat mungkin terjadi setelah pelaksanaan Pilkades. “Mohon data DPT itu dibenahi terlebih dulu daripada menjadi persoalan serius,” tandas Bagus Selo.
Untuk itu Bagus Selo mendesak Tim Kordinasi Pilkades mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa harus terjun langsung berkoordinasi. Bagus Selo berharap tidak saling menyalahkan.
“Memang benar aturan normatif jika sudah DPT tidak bisa diganti, tapi di Desa Ngadiluwih ini kategori kasuistis maka harus ada solusi khusus mengingat data DPT ambyar maka sebaiknya dibenahi terlebih dulu daripada kelak jadi bumerang,” tegas Bagus Selo
Bahkan Bagus Selo mengultimatum akan memanggil Tim Kordinasi Pilkades mulai tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten jika sampai H-4 DPT tidak segera dibenahi. “Kita berdemokrasi mencari solusi bukan memaksakan sesuatu yang jelas-jelas fatal maka jika H-4 tidak rampung pembenahan DPT , Lembaga DPRD akan memanggilnya,” pungkas Bagus Selo (ndhot/ bre)