FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR – Polemik pemangkasan atau pengalihan Pokok Pikiran (Pokir) belasan anggota DPRD Karanganyar masih berbuntut panjang. Masyarakat sebagai pengusul bantuan melalui wakil rakyat melalui Pokir mulai angkat bicara.
Salah satunya adalah masyarakat yang ada di Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono yang mengaku sudah mengajukan sejumlah bantuan untuk membangun infrastruktur. Ada beberapa usulan melalui Pokir anggota legislatif yang cair, namun ada juga sejumlah pengajuan yang batal cair karena adanya pemangkasan Pokir tersebut.
“Sebenarnya kami mewakili tokoh dan kelompok masyarakat sangat menyangkan adanya pengajuan bantuan yang tidak cair. Karena apa, selama ini kami turut mengawal hingga sampai penetapan, namun ternyata pengajuan kami batal cair. Dalam hal ini legislatif dirugikan, dan masyarakat yang ada di paling bawah juga sangat dirugikan,” kata Teguh Karya salah satu warga Sambirejo saat dihubungi, Kamis (05/01/2023).
Lebih lanjut Teguh mengatakan, apa yang diajukan melalui Pokir tersebut telah disampaikan kepada masyarakat. Namun, dampak adanya pemangkasan Pokir membuat pihaknya juga harus berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat yang semula akan menikmati bantuan keuangan yang akan diwujudkan dalam pembuatan jalan tersebut.
Tak hanya itu, pihaknya juga mencoba mencari solusi kepada anggota legislatif yang semula akan memberikan Pokir, hanya saja juga menemui jalan buntu. “Kami juga mencoba bertanya dengan para wakil rakyat yang pikirnya dipangkas, namun hasil pertemuan yang dilakukan dengan TAPD juga tidak membuahkan hasil. Harapan kami memang agar Pokir tetap bisa diberikan kepada masyarakat” imbuhnya.
Adanya pemangkasan Pokir tersebut, justru membuat opini di masyarakat bawah. Yakni, tidak harmonisnya antara eksekutif dan legislatif, terlebih adanya kesan pilih-pilih dalam pemangkasan Pokir anggota DPRD Karanganyar. “Jadi di masyarakat justru melihat jika hubungan antara eksekutif dan legislatif kita tidak harmonis. Sebenarnya ini tidak baik, karena ujungnya yang dirugikan juga masyarakat,” tandasnya.
Raibnya Pokir anggota DPRD Karanganyar berpengaruh dengan terhambatnya pembangunan infrastruktur serta peningkatan potensi desa. Sebab, apa yang telah diajukan tingkat desa melalui masing-masing wakil rakyat telah melalui pembahasan resmi melalui Musrenbangdes.
“Yang pasti pembangunan infrastruktur di Desa akan terhambat. Apalagi percepatan untuk mengembangkan potensi desa juga terdampak. Sementara apa yang kami usulkan sudah melalui rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Harapan adalah dana aspirasi (Pokir) dari legislative dapat cair dan digunakan untuk infrastruktur pendukung dan pengembangan potensi desa” ucap Sugeng Riyanto selaku Kades Jatisuko. (Ha/bre )