Satgas Gabungan Satker Diyakini Bakal Meningkatkan persentase kepesertaan program JKN Hingga 95%

FOKUS JATENG-BOYOLALI – BPJS Kesehatan Cabang Boyolali menggelar forum komunikasi para pemangku kepentingan utama di lingkungan Kabupaten Boyolali untuk mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Maya Susanti mengatakan bahwa Pemerintah Daerah memainkan peranan penting dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan Program JKN tersebut.
Dijelaskan, dari total jumlah penduduk Boyolali yang mencapai 1.083.524 jiwa, sebanyak 86,98% sudah menjadi Peserta JKN-KIS. Namun, masih terdapat sekitar 13% penduduk yang belum menjadi peserta dan menjadi PR bersama, bagaimana sisanya ini dapat segera tercover dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
“Kami juga membangun kemitraan dengan stakeholder untuk mendukung perluasan rekruitmen peserta, peningkatan kualitas pelayanan di provider BPJS Kesehatan, dan penegakan regulasi atas kepatuhan kepada pihak pelaksana jaminan kesehatan nasional,” kata Maya dihadiri oleh Asisten I dan Asisten II Sekda Kabupaten Boyolali beserta jajarannya di ruang rapat Sekretariat Kabupaten Boyolali. Rabu 12 April 2023.
Menurut Maya, guna menambah jumlah kepesertaan di Boyolali, pihaknya melakukan berbagai upaya seperti mengajak mitra/stakeholder untuk mendukung UHC melalui Program CSR dan donasi melunasi tunggakan melalui program crowdfunding. Selain itu, ibu melahirkan diwajibkan mendaftarkan bayi yang dilahirkan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sesuai dengan Regulasi Perpres 82 tahun 2018 Pasal 16. BPJS Kesehatan juga memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan terhadap Badan Usaha yang tidak patuh dalam pekerja yang belum didaftarkan sesuai dengan regulasi, maupun Badan Usaha yang menunggak dalam pembayaran Iuran BPJS Kesehatan.
“Kami juga melakukan pilot project Desa JKN di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.193 jiwa, dengan jumlah peserta JKN sebanyak 3.304 jiwa dan yang belum terdaftar sebanyak 889 jiwa. Jadi kami terus berupayauntuk meningkatkan persentase kepesertaan hingga mencapai 100% dengan terus mempromosikan program JKN kepada masyarakat.”
Sementara, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Insan Adi Asmono, mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari strategi baru untuk meningkatkan kepesertaan program JKN di Kabupaten Boyolali. Salah satu solusinya adalah dengan membentuk Satgas yang terdiri dari beberapa satuan kerja. Satuan kerja tersebut yang turut hadir diforum tersebut seperti BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Boyolali, Dispendukcapil Boyolali, Dispermades, dan Dinas Sosial Boyolali. Satuan ini akan berjalan sesuai dengan fungsi dan porsinya masing-masing. Iswan berharap dengan membentuk Satgas tersebut, dapat meningkatkan kepesertaan program JKN di Kabupaten Boyolali.
“Satgas tersebut akan melakukan pendataan dari setiap RT dan juga akan melibatkan kader-kader yang ada di masing-masing desa. Kader ini salah satunya adalah bidan desa karena bidan desa yang memegang data semua kelahiran yang ada di desanya. Menurut saya nanti kendalanya yang perlu dicari adalah tentang pembayaran iurannya, karena masyarakat pegunungan atau masyarakat yang ada diplosok Desa belum tentu bisa menggunakan layanan pembayaran digital,” katanya.
Insan menandaskan, dalam kesempatan berikutnya akan didiskusikan urutan cara mekanisme kerja dari Satgas ini. pihaknya yakin bahwa dengan cara ini, persentase kepesertaan program JKN dapat meningkat hingga mencapai 95% dan memastikan terwujudnya UHC Kabupaten Boyolali. (ist)