Halal Bi Halal Keluarga Besar Himpaudi Boyolali Gagas Kesejahteraan

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Keluarga Besar Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Boyolali menggelar acara halal bihalal idulfitri 2023 di Gegung IPHI Ampel, pada Rabu 10 Mei 2023.
Acara yang dihadiri ratusan pendidik KB, TPA dan SPS se-Kabupaten Boyolali ini juga dihadiri Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan dan Ketua DPRD Boyolali Marsono, serta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali.
Pada kesempatan yang langka itu sejumlah pendidik menyampaikan keluhan masih adanya kesenjangan kesejahteraan tenaga pendidik antara guru Paud formal dan informal.
Berkait hal tersebut, Ketua DPRD menyayangkan terjadinya kesenjangan diantara para pendidik. Terlebih sejak awal, pihaknya selalu mendorong adanya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Meskpun sejauh ini hasilnya belum seperti yang diharapkan.
“Apalagi akhir akhir ini saya mendengar ada perlakuan berbeda, ada yang mendapat dan ada yang tidak mendapat dari APBD, sebabnya apa, coba nanti saya tanyakan,”katanya.
Beberapa tahun lalu, lanjut Marsono, ada perhatian dari APBD untuk Himpaudi. Dimana guru guru saat itu mendirikan sekolah pendidikan dini di desa desa, tanpa mengambil iuran dari para siswa. Sehingga Pemkab Boyolali berpikir untuk memberikan perhatian dari APBD.
“Saat itu belum sebanyak ini,” imbuhnya.
Seiring perjalanan waktu banyak berdiri TK dan PAUD yang tujuannya komersil. Ketika sudah terjadi pergeseran ini, maka pemkab juga mempunyai kebijakan.
“Apalagi akhir-akhir ini kami hampir tidak pernah komunikasi. Akan tetapi kami mohon keiklasan para guru, bahwa semua tidak bisa diukur dengan materi. Tapi kami akan berusaha untuk memberikan penghasilan tambahan dan itu akan kami koordinasikan dengan bupati wakil bupati,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Bupati Wahyu Irawan menambahkan, pihaknya berterimakasih kepada para guru pendidikan usia dini yang telah bersabar dalam memberikan pendidikan dasar.
“Bagaimana kita memberikan pondasi pendidikan karakter insyaallah nanti terbentuk generasi muda yang tanguh. Terimakasih para guru cukup bersabar dalam memberikan pendidikan.”
Mengenai kesejahteraan para guru, Wabup akan berkoordinasi dengan Bapermades, selain itu membuka pintu untuk berkomunikasi dengan para guru.
“Nanti kita komunikasikan dngan Bapermasdes, agar dapat dari dana desa. Dimana dana desa bisa untuk penanganan pendidikan dan stanting. Nanti itu agar disampaikan ke kepala desa.”
Terpisah, Humas Himpaudi Boyolali, Jaini mengatakan dari sekitar 840 guru PAUD yang telah diajukan, sekitar 10 persen belum menerima kucuran dari APBD yang diterima setiap tahun.
“Setelah koordinasi dengan para pengurus lainnya malah yang tidak dapat kesejahteraan tahun ini tidak sampai 10 persen dari total lembaga PAUD non formal di Boyolali. Tapi ada beberapa guru yang mendapat tambahan penghasilan dari APBDes” katanya.
Menurut Jaini, sistem pendidikan itu sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tidak membeda-bedakan mengenai pendidikan formal maupun informal khususnya mengenai kesejahteraannya. Untuk itu pihaknya terus memperjuangkan hak-hak tenaga pendidikan dasar secara konsitusi.  (**)