FOKUS JATENG-BOYOLALI- Keberadaan koperasi di Boyolali kian menipis. Dari 877 koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) Boyolali, 409 dalam keadaan aktif dan 469 sisanya tidak aktif. Untuk itu, pemkab berupaya membangkitkan lagi keberadaan koperasi.
“Memang separonya lebih tidak aktif. Itu ada beberapa faktor yang membuat tidak aktif. Seperti, macet karena anggota tidak mengangsur. Lalu, analisis keuangannya lemah. Pegawainya pensiun dan tidak ada regenerasi,” kata Kepala Dikopnaker Boyolali, Bambang Sutanto, Rabu 14 Juni 2023.
Selain itu, analisis pinjaman yang lemah, transaksi non cash dan ober booking. Ditambah lagi, sistem pengendalian intern perkoperasian belum ditangani baik dan belum diregulasi.
“Kemudian, dilakukan review oleh inspektorat pada pegawai koperasi yang masih punya hutang akan diputihkan. Jadi review dilakukan pada seluruh koperasi berbasis organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam waktu dekat, pemkab juga mengupayakan peraturan bupati (Perbub) mengenai totalitas revitalisasi koperasi. Agar ada kebijakan dan pengawasan yang mengatur tentang perkoperasian tersebut,” jelasnya.
Menurut Bambang, keberadaan koperasi dinilai cukup vital untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Sebab selama ini, perbankan tidak menyediakan kredit untuk kelas marjinal. Sehingga muncul orang-orang yang terjebak pinjaman online, renternir dan sebagainya.
“Kita punya target sampai Hari Koperasi pada 12 Juli, untuk merevitalisasi perkoperasian.”
Revitalisasi dimulai dari koperasi ASN yang akan berkembang ke pertanian, peternakan sampai dengan tingkat RT. Tujuannya, untuk memberikan kemudahan akses keuangan masyarakat terutama marjinal. Selanjutnya, pengelolaan koperasi akan dikembangkan ke arah digital. Baik cara transaksi casless serta pencatatan dan pelaporan berbasis aplikasi.
Pengoperasian koperasi akan menggandeng perbankan. Sehingga akses kredit kelas pegawai akan mudah dan berkembang ke bidang lainnya. “Memang lingkup ASN dulu. Harapannya, itu bisa menjadi pembelajaran bagi ASN dilingkungan masing-masing. Karena diyakini pra koperasi ini ada di masing-masing RT. Tapi tidak dinamai koperasi, namun simpan pinjam manual dan terbatas.” (ist)