FOKUS JATENG-KLATEN- BPJS Kesehatan Cabang Boyolali berkolaborasi dengan Komisi IX DPR RI menggelar sosialisasi tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Gedung PPGRI Klaten, pada Selasa 4 Juli 2023.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 300 warga di wilayah Klaten Tengah ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat setempat mengenai pentingnya jaminan kesehatan dan Program JKN itu sendiri.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Maya Susanti mengatakan, Program JKN telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Ratusan juta orang merasa terbantu dengan hadirnya program ini. Pelayanan yang diberikan pun semakin prima untuk memudahkan akses masyarakat.
“Program JKN merupakan bentuk kehadiran negara memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Telah banyak masyarakat yang terbantu dengan program ini,” katanya. Kamis 6 Juli 2023.
Dijelaskan, saat ini cakupan kepesertaan Program JKN di Kabupaten Klaten di bulan Juni mencapai 97,28% dari jumlah penduduk berjumlah 1,277,455 jiwa. BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus berupaya agar masyarakat Klaten semua masuk kedalam kepesertaan Program JKN. Tentunya, diimbangi dengan kualitas mutu layanan yang semakin baik.
Lebih lanjut, dirinya juga menjelaskan kualitas mutu layanan ini terus dikembangkan BPJS Kesehatan sebagai badan yang menyelenggarakan Program JKN dengan mengandeng kerjasama dengan fasilitas kesehatan.
Perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan telah mengatur berbagai ketentuan dan menjadi komitmen fasilitas kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan yang berkualitas. BPJS Kesehatan juga telah menindaklanjuti usulan dan masukan dengan menyediakan sarana penyampaian keluhan peserta di fasilitas kesehatan.
“ Jika peserta di Rumah Sakit menemui adanya diskriminasi, maka masyarakat harus segera melapor ke petugas BPJS Kesehatan yang ada di poster BPJS Satu yang sudah ada foto dan nomor televon yang tertempel di Rumah Sakit atau melalui fitur pengaduan layanan JKN di Aplikasi Mobile JKN, untuk segera ditindaklanjuti,” jelas Maya.
Tenaga Ahli, Komisi IX DPR RI, Dedi Setyawan menyatakan sebagai warga negara wajib menjadi peserta JKN. Ia mengatakan bagi yang belum mendaftar segera mendaftar dan memastikan kartunya telah aktif karena masyarakat pasti membutuhkan Program JKN. Program yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dimana yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua dan yang kaya membantu yang miskin. Menurutnya, gotong royong menunjukkan prestasi masyarakat Indonesia.
“Dibutuhkan 3.751 orang peserta yang sehat (kelas 3 dengan iuran 42.000/orang) untuk membiayai satu orang operasi janting dengan biaya sekitar 150 juta,” ucap Dedi.
Lanjut Dedi menjelaskan, Itulah sebabnya Program JKN memerlukan iuran dari peserta yang sehat, untuk dipergunakan membantu peserta yang sakit, jadi kita sebagai masyarkat yang hidup bersosial jangan lupa membayar iuran rutin setiap bulan untuk memastikan kartunya aktif, bagi peserta mandiri selain membantu orang lain yang sedang sakit, untuk memproteksi dirinya ketika sakit.
“Karena kita tidak tau kapan kita akan sakit, dan sakit itu tidak bisa direncanakan nggih bapak ibu”, tegas Dedi.
Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak mampu tidak perlu khawatir, kepesertaannya JKN nya dapat didaftarkan oleh pemerintah menjadi peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan memanfaatkan anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kami juga berharap kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi hari ini untuk ikut menyebarkan informasi Program JKN yang didapatkan kepada keluarga, saudara maupun masyarakat lainnya. (lst)
BPJS Kesehatan gandeng Komisi IX DPR RI Ajak Warga Peduli Kesehatan
