FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR – Ombudsman Republik Indonesia rangkul stake holder masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik pemerintah. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, ormas masyarakat, insan media serta tokoh masyarakat di Kabupaten Karanganyar.
Sosialisasi Ombudsman kerjasama dengan Anggota Komisi II DPR RI Paryono diselenggarakan di Bali Pari Resto, Karanganyar. Dalam kesempatan ini, Komisioner Ombudsman RI Robert Andi Jaweng menyampaikan, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara menyampaikan laporan terkait pelayanan publik pemerintah.
Minimnya pemahaman masyarakat inilah yang melandasi Ombudsman tengah gencar melakukan sosialisasi di berbagai daerah dengan melibatkan perwakilan di tiap provinsi. Ombudsman juga mendorong masyarakat untuk tidak takut melaporkan aduan pelayanan publik yang dinilai menyimpang.
“Salah satu contohnya adalah persoalan pelayanan kesehatan yakni KIS (kartu Indonesia sehat). Dari berbagai daerah banyak sekali keluhan terhadap KIS terlebih kartu yang terblokir. Awalnya ada sekitar 15 juta yang terblokir, namun setelah ombudsman turun tangan dengan berkoordinasi lembaga terkait, saat ini tersisa 6 juta yang terblokir,” kata Robert Andi Jaweng saat sosialisasi, Jumat petang kemarin.
Guna memaksimalkan aduan masyarakat terkait pelayanan publik pemerintah, Ombudsman telah memiliki perwakilan di Jawa Tengah. Aduan pelayanan publik pemerintah ini meliputi layanan bidang pertanahan, kesehatan, pendidikan, maupun layanan pemerintah mulai tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten kota.
“Jadi masyarakat dapat melaporkan secara detail dan langsung dengan perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, yang ketuanya Bu Farida pada kesempatan ini juga hadir. Masyarakat dapat melaporkan apa saja, kaitannya pelayanan publik yang dinilai menyimpang dari semestinya,” ungkap Robert.
Anggota Komisi II DPR RI Paryono menyampaikan pentingnya digelar sosialisasi Ombudsman terkait pelayanan publik pemerintah. Sebab selama ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait pelayanan publik namun masih bingung bagaimana dan kepada siapa aduan itu disampaikan.
“Maka tepat sekali ombudsman melibatkan LSM, awak media maupun tokoh masyarakat sebagai simpul untuk pengawasan dan pelaporan layanan publik pemerintah. Karena mereka yang terdepan, yang mengetahui secara persis dan langsung terhadap keluhan masyarakat,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Dengan digelarnya sosialisasi di Karanganyar, pihaknya menyakini akan adanya perbaikan pelayanan publik di Karanganyar, seiring dengan akan adanya berbagai pihak yang turut membantu mengawasi dan melaporkan aduan layanan publik pemerintah di Karanganyar.
“Misalnya saja saat sosialisasi ini berlangsung, ada berapa saja aduan yang disampaikan oleh rekan-rekan LSM terhadap layanan publik, baik kesehatan, pendidikan maupun pemerintahan. Setelah menerima aduan, Ombudsman pasti akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan ke depan akan ada perbaikan pelayanan publik,” tandasnya. (Re/bre)