PSI Boyolali Tolak Hasil Seleksi KPU dan Bawaslu Kabupaten di Jawa Tengah

FOKUS JATENG-BOYOLALI- Hasil seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di wilayah Kabupaten/kota di Jawa Tengah menuai sorotan tajam. Hal itu menyusul terkait dugaan adanya berbagai kejanggalan dan kurang profesionalnya tim seleksi (timsel) dalam mengemban amanah.
Bahkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Boyolali dengan tegas menyatakan sikap penolakan atas hasil seleksi KPU dan Bawaslu kabupaten di Jawa Tengah.
Hasil Tim Seleksi KPU dan Bawaslu Kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan pengumuman nama-nama yang masuk dalam 10 besar memberikan isyarat bahwa model koncoisme, kelompok mendominasi nama-nama yang di loloskan oleh Timsel, terlepas itu pesanan dari komisioner KPU maupun titipan partai politik yang berkuasa. Demikian pernyataan sikap dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Boyolali dalam rilisnya pada Senin 7 Agustus 2023.
Sekretaris PSI Kabupaten Boyolali, Basori Rohmad dalam keterangannya memaparkan, jika dilakukan tracking lebih dalam dari nama-nama yang masuk 10 besar tersebut, mereka mayoritas orang-orang yang selama ini kurang kompeten dalam penyelenggaraan pemilu. Bahkan diketahui ada sejumlah nama baru kali pertama mendaftar KPU Kabupaten, sehingga tidak mempunyai pengalaman sebagai penyelanggara Pemilu misal di tingkat bawahnya, baik PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan maupun PPS di tingkat desa).
“Ini juga menandakan bahwa Timsel KPU dan Bawaslu tidak cermat atau tidak kompeten dalam bidang kepemiluan. Bayangkan saja, ada 2 nama yang sama-sama masuk 10 besar sebagai calon komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten namun Timsel tidak tahu sama sekali,” terang Basori Rohmad.
Di samping itu, mereka yang kini masuk 10 besar hanya karena berasal dari induk organisasi tertentu, sebut saja salah satunya jaringan alumni GMNI dan yang lainnya.
“Coba telisik saja nama-nama yang masuk 10 besar calon KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, terutama di Soloraya, dimana 70 – 80 persen adalah kader-kader GMNI yang ditempatkan di masing-masing Kabupaten,” ujarnya.
Dijelaskan, banyaknya kader-kader GMNI yang masuk 10 besar ini tidak bisa dilihat berdiri sendiri atau secara kebetulan, bahwa mereka mempunyai kualitas dan kualifikasi sebagai penyelenggara Pemilu. Namun disinyalir ada campur tangan intervensi dari komisioner KPU RI yang disana menghendaki komisioner KPU Kabupaten/Kota mayoritas adalah kader-kader GMNI. Karena salah satu komisioner KPU RI adalah alumni GMNI. Sehingga diduga ada kepentingan untuk mendudukkan kader-kadernya menjadi komisioner KPU dilevel bawahnya dengan cara memasang Tim Seleksi. Penempatan ini dimulai sejak dari penempatan Tim Seleksi (Timsel) yang terbagi dalam zona di beberapa Kabupaten/kota. “Timsel yang ditunjuk oleh KPU RI maupun Bawaslu RI dilakukan secara tertutup sepihak tidak ada rekruitmen seperti Timsel pada periode sebelumnya sehingga berdampak hasil bahwa Timsel yang di tunjuk KPU RI tidak mencerminkan kualitas dan kemampuan yang terkait kompetensi penyelenggaraan Pemilu,” papar Basori Rohmad.
Terkait dengan kondisi tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Boyolali menyatakan Menolak Hasil Seleksi KPU dan Bawaslu di Kabupaten Boyolali dan kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah pada umumnya karena disinyalir terjadi kecurangan rekruitmen secara tersetruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh beberapa oknum komisioner KPU RI. Dengan demikian harus dilakukan rekruitmen ulang yang dimulai dengan pembentukan timsel baru dengan cara pendaftaran terbuka calon Timsel KPU kabupaten/kota sebagaimana pada pembentukan Timsel periode sebelum-sebelumnya.
“Terkait dengan kondisi kecurangan ini kami akan melaporkan beberapa oknum komisioner KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) nantinya,” ujarnya. (ist)