Fokus Jateng-BOYOLALI- Ketua DPP PDI P Puan Maharani meminta agar Bupati, Ketua DPRD dan Ketua DPC PDIP Boyolali untuk mengawal proses hukum terhadap kasus pengeroyokan 7 relawan Ganjar- Mahfud. Sehingga bisa membuka apa yang sesungguhnya terjadi dan dilakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku.
“Ya, saya sudah minta DPC dan Bupati serta Ketua DPRD Boyolali agar bisa terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas,” ujar Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Gedung Putih Kantor Bupati Boyolali, Kamis 11 Januari 2024.
Kendati demikian, Puan yang juga Ketua DPR RI mengatakan belum membahas terkait restitusi atau ganti rugi bagi para korban penganiayaan.
“Belum sampai kesitu,” ujarnya.
Menurut Puan, karena kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Dengan demikian pihaknya masih menunggu putusan hukum tetap mengenai kasus penganiayaan itu.
“ Sehingga kemudian didapatkan titik temu proses yang ada dan kejadian yang terjadi di lapangan,” kata Puan.
Terkait knalpot brong yang memicu kasus pengeroyokan, pihaknya meminta semua pihak untuk saling menjaga, menghormati dan membatasi. Yang mengganggu bisa membatasi diri dan sebaliknya yang terganggu jangan emosional.
“Apalagi kemudian melakukan hal- hal atau tindakan di luar yang seharusnya dilakukan,” katanya.
Disinggung apakah DPP PDIP akan mengeluarkan instruksi khusus pada kampanye terbuka yang akan dimulai 21 Januari mendatang, Puan mengatakan masih melihat perkembangannya terlebih dahulu.
“Kita akan lihat dulu tindakan yang yang akan dilakukan dan dikawal DPC dan Pemkab Boyolali. Yang jelas, kami mengajak semua pihak untuk sama- sama menghormati dan membatasi diri,” pungkasnya. (**)
Di Boyolali, Puan Meminta Bupati, DPC dan Ketua DPRD Kawal Kasus Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud
