Fokus Jateng- BOYOLALI,-Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes) seharusnya dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai peraturan perundang undangan. Namun kenyataan di lapangan, banyak desa yang hanya fokus pada infrastruktur struktur. “Jadi hanya menggugurkan wajib. Disini saya ingin bumdes ini ya difungsikan biar bisa jalan dan nanti ketika sudah jalan dan punya margin keuntungan itu nanti ada yang masuk ke PAD desa. Jadi tidak hanya serta merta bentuk bumdes habis itu pengurusnya diam saja,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Yulius Bagus Triyatno disela kegiatan Workshop Pengelolaan Bumdes di Front One Hotel, yang berlangsung selama dua hari, Senin-Selasa (27-28 Mei 2024).
Data dari Provinsi Jateng menyebut jumlah Bumdes Boyolali ada 219 Bumdes. Rinciannya, 183 Bumdes masuk kategori perintis, 30 Bumdes Pemula, lima Bumdes berkembang dan satu bumdes maju. Namun, berdasarkan data dari dispermasdes dari 219 bumdes jumlah ada 10 Bumdes kategori maju, 18 Bumdes berkembang, 125 bumdes pemula dan 66 bumdes dasar.
“Klasifikasi itu dari indikator Kemendes. Selama ini banyak sekali kendalanya untuk memajukan Bumdes. Seperti modal, lalu sumber daya manusia dan utamanya itu kepedulian Pemdes,” jelasnya.
Selain itu, pengelola Bumdes menemui sejumlah kesulitan seperti menentukan jenis usaha, kapabilitas, Lalu kesulitan lainnya pada desa-desa yang tidak memiliki daya dukung alam dan kreativitas.
“Kalau desanya di tengah hutan, atau tidak memiliki sumber daya yang mendukung, pasti (Bumdes) tidak jalan. Jadi adanya seperti ini (Pelatihan) saya ingin sumber daya manusia (SDM)-nya meningkat,” ujarnya.
Ia mengemukakan bahwa penyertaan modal untuk Bumdes diambilkan dari dana desa (DD). Namun, belum tentu satu tahun sekali itu ada penyertaan modal.
“Biasanya pas awalnya saja, itu saja sudah. Setelah itu kan tanggung, apalagi belum pnya identifikasi untuk bisnisnya apa, yasudah menganggur uangnya itu,” imbuhnya.
Terkait hal tersebut, Yulius berharap pemdes memiliki kesadaran. Karena Bumdes ibarat BUMN bagi negara. Sehingga ketika maju akan ada timbal balik ke desa. Seperti pengurangan pengangguran hingga pemasukan desa. Maka perlu dukungan dari desa untuk menghidupkan bumdes. (**)