Fokus Jateng- BOYOLALI,- Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan Percepatan pembentukan Kampung Iklim melalui Pemberdayaan Proklim Utama menuju Rintisan Proklim Lestari diseluruh wilayah, salah satunya dengan konsep jejaring kerja.
Menurut Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah b3 DLH Boyolali Budi Listyono, alasan utama dibuatnya Proklim atau program kampung iklim adalah untuk menguatkan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Terkait hal tersebut pemerintah pusat telah mencanangkan Program Kampung Iklim (Proklim).
” Proklim ini merupakan program nasional untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Targetnya sampai tahun 2024 adalah 20,000 lokasi capaian 2023 sebanyak 3662 lokasi,” katanya. Selasa 30 Juli 2024.
Sedangkan untuk Boyolali, lanjut Budi, capaian proklim terhitung sampai 2023 baru sebanyak 44 lokasi di 12 Kecamatan.
“Sehingga untuk berkontribusi dalam pencapaian target proklim nasional 2024 dan pencapaikan pembentukan 1 Desa 1 Proklim maka diperlukan suatu langkah percepatan.”
Budi mengatakan melalui terobosan Rekan Unik Brajamusti atau Percepatan Pembentukan Kampung Iklim melalui Pemberdayaan Proklim Utama menuju Rintisan Proklim Lestari maka percepatan pembentukan proklim akan terlaksana.
Rekan Unik Brajamusti lanjut Budi, merupakan gabungan kerangka pikir bagaimana penanganan percepatan pembentukan kampung iklim dapat diselesaikan, mendesain langkah, mendefinisikan sistem, dan menciptakan jejaring kerja (kolaborasi).
“karena salah satu syarat untuk menuju proklim Lestari maka proklim utama wajib melakukan pendamping 10 proklim baru,” katanya.
Pada akhirnya dengan terobosan ini diharapkan percepatan pembentukan kampung iklim dapat terlaksana.
“Karena masyarakat siap dan tahan dalam menghadapi variabilitas iklim dan meningkatnya kualitas lingkungan yang lebih baik pada tingkat tapak serta dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat.” (**)