Warga Pertanyakan Ganti Rugi Pasca Kebakaran PT Hansoll 

Perwakilan warga itu mempertanyakan perizinan bangunan pabrik PT Hansoll Indo Java yang terbakar pada tanggal 8 Juli lalu. (yull/Fokusjateng.com)

Fokus Jateng-BOYOLALI,- Persoalan kebakaran yang melanda bangunan pabrik PT Hansoll Indo Java pada tanggal 8 Juli lalu, ternyata belum selesai. Sejumlah warga sekitar kawasan pabrik di Dukuh Ngemplak, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Boyolali mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup(DLH) setempat pada Selasa 30 Juli 2024.

Kedatangan tokoh masyarakat itu langsung diterima Kepala DLH, Suraji di ruang kerjanya. Perwakilan warga itu mempertanyakan perizinan bangunan pabrik PT Hansoll Indo Java yang terbakar pada tanggal 8 Juli lalu. Mengingat, sejumlah warga turut dirugikan saat terjadi kebakaran pada pabrik garmen tersebut. Selain itu, mereka juga menyampaikan keresahannya terkait kondisi bangunan pabrik PT Hansoll dan kontainer yang terlalu mepet rumah warga dinilai berdampak terhadap keselamatan warga, terlebih ketika kebakaran terjadi. Bahkan, saat kebakaran awal Juli lalu, tim Damkar Boyolali kesulitan menjangkau sisi selatan-timur. Sehingga petugas harus melalui pemukiman warga untuk menyemprotkan air ke arah kebakaran.

“Dampaknya, beberapa asbes pemukiman warga rusak dan belum ada penggantian hingga saat ini,” kata koordinator warga, Heru Eterno kepada wartawan.

Heru menjelaskan seusai kebakaran, sudah digelar dua kali pertemuan antara perusahaan dengan warga yang terdampak dan mengalami kerugian. Pada pertemuan itu, pihaknya mendapatkan informasi dari manajemen pabrik bahwa mereka telah mendapatkan izin soal bangunan tambahan.

Selain itu, manajemen perusahaan juga mengklaim sudah mendapatkan izin dari DLH soal kontainer ditempatkan di area pabrik yang dekat dengan rumah warga. Mendapati informasi soal izin tersebut, Heru dan teman-temannya ingin meminta konfirmasi ke DLH Boyolali.

“Kami tahu kalau katanya pabrik sudah mendapatkan izin dari DLH. Maka kami kesini untuk menanyakan terkait kebenaran informasi perizinan tersebut. Warga hanya ingin, kondisi aman dan dapat beraktifitas seperti biasa,” katanya.

Perwakilan warga itu juga meminta agar bangunan tambahan dan kontainer tidak lagi diletakkan dekat dengan permukiman warga. “Harapannya kami bisa dibantu dari pihak dinas yang berwenang, agar bisa bertindak yang benar, bukan hanya janji atau membela ke sana-sini melainkan dalam posisi sebenarnya,” kata Heru.

Kepala DLH Boyolali, Suraji menyambut positif kedatangan sejumlah warga Desa Randusari, Kecamatan Teras tersebut. Hanya saja, terkait perizinan bangunan pabrik bukan kewenangan DLH.

“Setelah ini, kami bakal mengirimkan tim untuk mengecek kebenarannya. Kami juga bakal melaporkan ke pimpinan untuk dikoordinasikan dengan dinas terkait lainnya. Soalnya kalau perizinan terkait bangunan itu bukan di DLH,” kata Suraji. (**)