Fokus Jateng- BOYOLALI,-Guna menuntaskan permasalahan sekaligus mengoptimalisasikan Data Statistik Sektoral pada prinsip Metadata Statistik sektoral di Kabupaten Boyolali, Kabid Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Boyolali, Rina Edy Wahyu Witopo, mengemukakan melalui terobosan program peningkatan dan optimalisasi data statistik sektoral (Presisi)akan menghasilkan solusi kongkret tentang data terkait.
Rina menjelaskan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan amanat Peraturan Bupati Boyolali Nomor 66 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, data yang dihasilkan Produsen Data harus memiliki Metadata.
“Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data,” katanya pada Rabu 31 Juli 2024.
Saat ini ada 31 OPD yang masing-masing rata-rata memiliki empat bidang dan satu sekretariat. Setiap bidang dan sekretariat berpotensi menghasilkan data statistik sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan menurut MCD Data Sektoral terdapat kurang lebih sebanyak 2500 daftar data yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah. Sementara itu, data yang ditetapkan Satu Data Indonesia di tingkat pusat terus mengalami perubahan.
“Hal tersebut menjadi tantangan bagi Diskominfo Boyolali selaku Walidata statistik di tingkat daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Kabupaten Boyolali pada prinsip Metadata Statistik,” kata dia.
Karenanya, pihaknya merancang Program Peningkatan dan Optimalisasi Data Statistik Sektoral atau Presisi. Ia menyampaikan hal tersebut merupakan salah satu terobosan program inovatif untuk menuntaskan permasalahan data statistik sektoral. Diantaranya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalisasikan data statistik sektoral pada prinsip Metadata Statistik.
“Sehingga terwujud data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi, baik pusat maupun daerah.”
Pihaknya berharap program ini diharapkan mampu memberikan panduan tata kelola data statistik sektoral yang berkelanjutan. (ist/**)