Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014
Fokus Jateng- BOYOLALI,- Lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar. Keduanya merupakan mitra yang tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain.
Jika ada mayoritas kursi suatu partai dalam DPRD memang akan memudahkan semua persetujuan melalui DPRD (dalam semua kebijakan daerah khususnya Perda).
*Namun yang perlu di ingat prinsip pelaksana pemerintahan daerah adalah di BUPATI dan semua OPd dibawahnya, DPRD tidak bisa memerintah OPd tanpa melalui BUPATI.*
Jika dalam kondisi dianggap rivalitas atau beda koalisipun kemudian DPRD Kabupaten bersikap tidak menyetujui dengan alasan yang tidak jelas ataupun jelas pun semua keputusan akan dikembalikan regulasi dan akan ditarik pusat, sehingga tidak ada istilah hal di DPRD Kabupaten menyetop atau mosi tidak percaya pada Bupati (demosi) secara sepihak/ seenaknya, semua melalui review/ di evaluasi oleh Gubernur dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
*Disisi lain jika itu terjadi, BUPATI bisa mengambil sikap mempersulit kebijakan pencairan anggaran di DPRD melalaui OPd dibawahnya.*
Jadi pada prinsipnya ada keseimbangan cek and balance antara DPRD dengan Bupati review gubernur sampai naik Kementerian Dalam Negeri.
*Jika terjadi misalnya untuk APBD tahun berjalan terjadi deadclock (DPRD gak setuju) maka sudah ada regulasi yang mengatur bahwa BUPATI menggunakan estimasi seperti APBD tahun sebelumnya.*
*Disini BUPATI justru punya kewenangan penuh utk mengatur semua, bahkan aspirasi DPRD bisa kosong dan situasi ini tidak menguntungkan DPRD makanya tidak mungkin juga DPRD menolak, karena bagaimanapun juga mereka butuh kegiatan dengan ANGGARAN.*
*Pada prinsipnya jika DPRD mayoritas yang tidak sepihak dengan BUPATI, PEMERINTAH DAERAH tetap berjalan dan peran BUPATI sebagai decision maker, apalagi kalo payung BUPATI diatas LINIER antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sesuai warna BUPATI TERPILIH.*
Setiap WAKTU ada MASA-nya dan setiap MASA ada ORANG-nya
Bismillah… (**)
* Penulis : H. Fuadi, S.H., M.H
(Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Boyolali)