KPU Boyolali Siapkan 2 TPS Khusus di Rutan dan Ponpes

 

Fokus Jateng- BOYOLALI,-Jelang pendataan menuju pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali menyiapkan dua TPS Khusus yang berada di Rutan kelas II B Boyolali dan di Ponpes Dawar Albaaba Kecamatan Mojosongo.

Ketua KPU Boyolali, Maya Yudayanti mengungkapkan mengatakan pendataan daftar pemilih tetap sudah dilakukan sejak coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Namun jumlah pemilih di TPS Khusus ini memang terus bergerak, dengan bergantinya warga yang berada di dalam sel. Sedangkan ponpes itu menjadi TPS khusus setelah mengajukan ke KPU.

“Ponpes Dawar Albaaba menjadi TPS khusus karena telah mengajukan ke KPU. (Pemilih,Red) tidak banyak, hanya sekitar 140 sampai 150 orang saja, jadi nanti cuma satu TPS,” jelasnya. Selasa 10 September 2024.

keberadaan TPS lokasi khusus itu memang telah diatur, lanjut Maya, Instansi bisa mengajukan ke KPU. Sejak pemetaan TPS, ada dua lembaga yang mengajukan loksus. Kemudian KPU Boyolali menindaklanjuti dengan menyampaikan ke KPU RI.

“Iya karena yang memberikan persetujuan itu kan KPU RI ya, dan itu sudah disetujui,” ucapnya.

Terkait jumlah TPS di Pilkada tahun ini, menurut Maya, dibandingkan dengan pemilu 2024, jumlah TPS dalam pilkada ini turun. Pada pemilu 2024 jumlah pemilih ditetapkan 300 daftar pemilih tetap (DPT) per TPS dengan lima jenis surat suara. Lalu pada pilkada ini 500-600 DPT per TPS dengan dua jenis surat suara.

Selain itu, KPU terus melakukan pemutakhiran data pemilih. Maya menerangkan masih ada 435 Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang nantinya akan ditetapkan menjadi DPT.

“Ada kenaikan untuk DPS sekitar 5.600- an untuk sementara ini, banyak pemilih pemula juga. Karena kita hitungnya nanti sampai tanggal 27 September, jadi kalau tanggal 27 September nanti umurnya 17 kita akan masukkan menjadi pemilih.”

Dengan demikian dirinya mengajak kepada masyarakat untuk bisa mengecek statusnya apa sudah terdata atau belum sebagai pemilih pada pilkada serentak 2024. Pihaknya juga membuka tanggapan masyarakat terkait DPS hingga 27 Agustus lalu. (**)