Fokus jateng-BOYOLALI- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boyolali periode 2024-2029 resmi dilantik hari ini, Rabu (10 Oktober 2024). Ketua DPRD Boyolali dijabat oleh Susetya Kusuma Dwi Hartanta atau lebih akrab disapa Titut. Tiga posisi wakil ketua diisi oleh Nur Arifin (Fraksi PKS), Fuadi (Fraksi Golkar) dan Aziz Aminudin (Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya yang merupakan gabungan dari Partai Gerindra dan PKB).
Pelantikan ketua DPRD ini ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/193 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Boyolali masa jabatan 2024-2029 oleh Sekretaris DPRD Boyolali, Totok Eko YP.
Hadir dalam pelantikan pimpinan dewan ini, Bupati M. Said Hidayat, Wakil Bupati, Wahyu Irawan, dan Forkopimda Boyolali.
Usai dilantik, Susetya berkomitmen dalam menjaga aspirasi masyarakat Boyolali.
“Apa pun itu, kami harus menjaga aspirasi warga masyarakat di Kabupaten Boyolali. Kami harus mempertanggungjawabkan itu, kami sebagai penyambung warga Kabupaten Boyolali dan itu yang harus kami lakukan,” kata dia.
Susetya berharap tidak ada kesulitan saat memimpin DPRD Boyolali. Namun, ia optimistis karena memiliki pengalaman sebagai ketua fraksi PDIP di periode sebelumnya dan masih menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Boyolali.
” Secara organisasi tidak kesulitan. Karena semua sudah ada alurnya,” jelasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Susetya Kusuma DH memperoleh 16.740 suara. Sedangkan Nur Arifin memperoleh 3.157 suara, Fuadi 7.640 suara, dan Aziz Aminudin meraup 3.634 suara.
Adapun, seluruh anggota DPRD Boyolali sejumlah 50 orang telah dilantik pada Senin (19/8/2024).
Setelah pembacaan surat keputusan gubernur, acara pada Rabu dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD Boyolali masa jabatan 2024-2029 yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri (PN) Boyolali, Dwi Hananta.
Pada kesempatan itu, Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD Boyolali 2024-2029 terpilih.
“Semoga dengan sudah lengkapnya jajaran pimpinan, apa yang harus dilaksanakan yaitu mewakili aspirasi masyarakat. Sehingga, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan sebaik-baiknya dan dapat direalisasikan secara bersama,” kata dia. (yull/**)